1. Undang-Undang Desa

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Dasar hukum utama penyelenggaraan pemerintahan desa, mengatur kewenangan, kelembagaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Peraturan Pemerintah (PP)

• PP No. 43 Tahun 2014 → Pelaksanaan UU Desa, memuat tata cara pembentukan, penghapusan, penggabungan, serta kewenangan desa.

• PP No. 60 Tahun 2014 → Mengatur Dana Desa dari APBN, penyaluran, penggunaan, hingga pengawasan.

• PP No. 11 Tahun 2019 → Perubahan atas PP 43/2014, penyempurnaan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

• Permendagri No. 20 Tahun 2018 → Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa agar transparan, akuntabel, dan partisipatif.

• Permendagri No. 110 Tahun 2016 → Tata kerja dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

• Permendagri tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) → Standar minimal pelayanan dasar di desa/kelurahan.

4. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi (Permendes PDTT)

• Permendes tentang Prioritas Dana Desa (ditetapkan tiap tahun) → Menentukan arah penggunaan Dana Desa sesuai kebutuhan nasional dan lokal.

• Permendes tentang BUMDes dan BUMDes Bersama → Pedoman pembentukan, pengelolaan, dan penguatan ekonomi desa.

• Permendes tentang Indeks Desa Membangun (IDM) → Indikator penilaian perkembangan desa (mandiri, maju, berkembang, tertinggal).

5. Pedoman Teknis & Standar Operasional

• Pedoman Penyusunan RPJM Desa & RKP Desa → Panduan merencanakan pembangunan jangka menengah dan tahunan desa.

• Pedoman APBDes → Tata cara menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai aturan.

• Pedoman Pengelolaan Aset Desa → Mengatur inventarisasi, pemanfaatan, dan penghapusan aset desa.

• Pedoman Laporan Pemerintahan Desa (LPPD, LKPJ, ILPPD) → Acuan dalam penyusunan laporan kinerja kepala desa kepada pemerintah dan masyarakat