Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur menilai salah satu sektor di bidang pendidikan yang rentan pungutan liar atau pungli adalah proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Kegiatan sosialisasi Pencegahan terhadap praktik pungli pada SD dan SMP di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari dua Materi yaitu Pungutan Liar dan Gratifikasi. Masing- masing materi di sajikan oleh Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu M. Supian Noor, SE., CFrA (Auditor Muda Irban I) dan Eko Budi Kurniawan, SE. (Auditor Pertama pada Irban III). Kegiatan ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Bapak Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur yang bertempat di Aula Inspektorat daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pendidikan, Kabid SMP dan Kabid SD beserta undangan dari seluruh sekolah SD dan SMP yang ada di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak kurang lebih 50 (Lima Puluh) peserta dan pegawai Inspektorat daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kamis 20 Juni 2019.
Dalam paparannya M. Supian Noor, SE,. CFrA (Auditor Muda pada Irban I) menjelaskan tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar. Eko Budi Kurniawan, SE (Auditor Pertama Pada Irban III) selaku pemateri kedua mengatakan ?Tidak sepantasnya pegawai negeri/pejabat public menerima pemberian atas pelayanan yang mereka berikan, seseorang tidak berhak meminta dan mendapat sesuatu melebihi haknya sekedar ia melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab dan kewajibannya?. Adapun definisi dan bentuk gratifikasi menurut pasar 12B UU 20 Tahun 2001 yaitu pemberian dalam arti luas. Bentuk berupa uang, barang, komisi, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, rabat/diskon, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya.
Dalam melakukan pencegahan, terhadap praktik pungli Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur menekankan tindakan preventif melalui peringatan dan sosialisasi sejak dini. Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menjadi aktor terdepan dalam merubah pandangan yang bersih dari praktik pungli. Praktik pelayanan tanpa pungli akan mendorong terciptanya kualitas pelayanan publik dan pendidikan yang mudah, cepat dan terukur. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 mengenai tugas saber pungli. Disana tertuang fungsi saber pungli dalam menyelenggarakan tindakan pencegahan secara terukur dalam menindak pungutan liar diberbagai aspek layanan publik. (pikp-diskominfokabkotim)
