Tjilik Riwut (1950-1957

Kepala daerah pertama yang memimpin Daerah Otonom Kotawaringin, yang terdiri atas Kewedanaan Sampit Barat, Sampit Timur, dan 5 Wapraja Kotawaringin (Kabupaten Kotawaringin Barat) dalam wilayah pemerintahan gubernur pada Departemen Dalam Negeri, Orgenator seluruh Kalimantan di Banjarmasin. Sukses memimpin Daerah Otonom Kotawaringin selama 7 Tahun. Pada 1957 Tjilik Riwut dipercaya menjadi Gubernur Kalimantan Tengah selama 9 Tahun (1957-1966). Setelah wafat beliau dianugerahi Pahlawan Kemerdekaan dari Pemerintah RI atas jasa-jasanya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Muchran Ali (1957-1959)

Kepala Daerah dimasa transisi pelaksanaan Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan No. 1 Tahun 1957.

Walter Condrad (1959-1961)

Menjadi Bupati pertama di Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, yang meliputi Kewedanaan Sampit Barat, Sampit Timur dan Sampit Utara.

Christopel Mihing (1961-1963)

Menjadi Bupati Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur kedua. Banyak membantu melaksanakan kebijakan pusat dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dalam negeri.

Kenan Sandan (1963-1970)

Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dimasa-masa awal orde baru. Kebijakan lebih difokuskan kepada tugas-tugas dekonsentrasi dan perbantuan.

Raden Rachmat (1970-1975)

Merupakan tonggak awal pembangunan infrastruktur daerah, yakni peningkatan (pengaspalan) jalan A. Yani, pembangunan PLTI3 dan pasar berdikari Sampit.

Andjar Soeganto, BA (1975-1980)

Melanjutkan program pembangunan Bupati sebelumnya, yakni meningkatkan jalan utama kota Sampit (Jalan Iskandar, A. Yani dan Baamang), penyerangan penanganan Perusahaan Listrik Daerah (PLD) ke PT. Persero dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan kota ke arah barat dimulai dengan pembangunan kantor baru Pemerintah Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur ke Jl. Tjilik Riwut.

Drs. Donis M. Singaraca (1980-1981)

Merupakan Karataker Pj. Bupati Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur.

Muhammad Mukri (1981-1984)

Mengawali tugasnya di kantor baru (Kantor Bupati saat ini), merintis jalan menuju kecamatan terdekat (Mentaya Hilir Utara dan Mentaya Hilir Selatan), pembangunan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Pasar Inpres Sampit.

1. Soehandoko (1984)

Melaksanakan tugas sebagai Pj. Bupati (Karataker) untuk mempersiapkan pemilihan Bupati Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur.

Drs. H. A. Koesnan Dariyono (1984-1989)

Konsep pembangunan kota pada masa ini mulai terarah. Menekankan pentingnya aksebilitas transportasi untuk pengembangan wilayah perkotaan dengan partisipasi masyarakat pada penyusunan Master Plan Induk Kota tahun 1985. Melibatkan masyarakat ikut memberikan sebagian area pemukiman, termasuk rencana pelebaran jalan A. Yani, Baamang dan pembanguan jalan H. M. Arsyad dan Pelita Sampit.

Drs. Barkun Burdin (1989-1994)

Melaksanakan kebijakan pemerintahan dengan pendekatan pembangunan terpadu melalui 10 sub wilayah pembangunan di tiga daerah aliran sungai (24 kecamatan). Melanjutkan pengembangan dan pemerataan kota Sampit dengan membangun fasilitas pelayanan kota., relokasi Stadion Olahraga 29 November ke jalan Tjilik Riwut dan mengalihkan fungsinya menjadi Taman Kota Sampit.

Didik Salmijardi (1994-1999) dan Andreas P. Nandjan (1997-1999)

Bupati dan Wakil Bupati ini membawa Kotawaringin Timur dengan 26 Kecamatan untuk membangun daerah melalui jalur ?jaring laba-laba? yakni prinsip trickledown effect dengan cara membangun pusat pertumbuhan ekonomi. Dimulai dari pembenahan kota Sampit yang member dampak tetesan pengembangan ke wilayah kecamatan. Penataan kawasan perkantoran dan organisasi kelembagaan dalam pilot project percontohan Otonomi Daerah Tingkat II. Renovasi penataan Taman Kota, Bundaran, lampu-lampu jalan dan tempat pertemuan berciri khas daerah, yang menjadi inspirasi para investor untuk menanamkan modal dalam kawasan sentral produksi.

M. Wahyudi K. Anwar &amp H. M. Thamrin Noor (2000-2005)

Dalam masa transisi, mengangkat personal pembangunan tidak semata-mata hanya pertumbuhan ekonomi, melainkan keselarasan pemerataan komponen Sumber Daya Alam, pengembangan wilayah dan pemberdayaan local dengan paradigm baru memadukan konsep growth pole artivical function, desenteralisasi territorial untuk mewujudkan visi pembangunan manusia berkelanjutan (sustainable human development). Dengan visi ?Pembangunan Manusia Berkelanjutan? maka agenda pelaksanaan otonomi daerah yang dicanangkan oleh pemerintah pada 1 Januari 2001 dapat berjalan sesuai dengan harapan. Beberapa strategi dan langkah kongkrit yang dilakukan untuk melakukan percepatan pembangunan agar setara dengan wilayah lainnya adalah dengan melakukan pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat dalam wujud pemekaran wilayah Kotawaringin Timur manjadi 3 Kabupaten, pembangunan kembali pasar Sampit dengan konsep campuran antara pasar tradisioanl dan modern yang resentatif, pembangunan jalan lingkar kota untuk aksebilitas distribusi dan pemasaran CPO ke pelabuhan CPO di Bagendang, serta percepatan pengembalian kondisi wilayah, baik ekonomi, keamanan, sosial dan budaya.

Drs. H. Suwandi (Pejabat Bupati Kotim, Maret-September 2005)

Drs. H. Suwandi ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai pejabat Bupati Kotim, dengan masa tugas selama enam bulan, yaitu sejak bulan Maret hingga September 2005. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan pasangan H. M. Wahyudi K. Anwar dan H. M. Thamrin Noor, penyelenggaraan administrasi pemerintahan terus berjalan. Tugas utama Drs. H. Suwandi adalah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) untuk memilih pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur periode 2005-2010. PILKADA Kotim tahun 2005 terselenggara dengan baik dan sukses.

Jambri Bustan (Plt. Pejabat Bupati Kotim, September-Oktober 2005)

Tertundanya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur terpilih hingga berakhirnya masa jabatan Pejabat Bupati Kotawaringin Timur, Jambri Bustan bertugas mempersiapkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin terpilih. Pada bulan Oktober 2005 tugasnya berakhir setelah pasangan H. M. Wahyudi K. Anwar dan H. M. Amrullah Hadi secara resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur periode 2005-2010.

M. Wahyudi K. Anwar &amp H. M. Amrullah Hadi (2005-2010)

H. M. Wahyudi K. Anwar tercatat sebagai Bupati Kotawaringin Timur yang pertama kali memimpin kabupaten yang kaya akan potensi sumber daya alam hingga dua periode atau selama sepuluh tahun. Pertama melalui DPRD dan yang kedua berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat. Pasangan ini mewujudkan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang madani, berkompetensi dan mandiri, adil dan sejahtera dalam suasana agamis, aman, kebersamaan dan kesetaraan.

Supian Hadi, S. IKom dan Drs. H. M. Taufiq Mukri, SH, MM

Pasangan ini dikenal dengan sebutan pasangan SAHATI, merupakan pasangan yang memperoleh raihan suara terbanyak pada pemilukada 2010. Berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat, Bupati Kotim H. Supian Hadi yang merupakan Bupati termuda pertama di Kalimantan Tengah dengan latar belakang seorang pengusaha dan Wakil Bupati HM Taufik Mukri mantan seorang Birokrat diharapkan oleh masyarakat kotim mampu membawa perubahan Kabupaten Kotawaringin Timur kearah yang lebih baik. Dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi saat ini, tantangan, kendala yang bersifat strategis dan vital, landasan pemikiran yang menyangkut kewenangan dan hak pengelolaan serta menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi pada kurun waktu 5 tahun pencapaian grand visi, maka dirumuskan visi dengan pendekatan lebih pragmatiis dan realitas.

Visi:

Dengan memperhatikan posisi kabupaten Kotawaringin Timur sebagai bagian integral dari propinsi Kalimantan Tengah dan Negara Republik Indonesia dalam berbagai potensi strategis yang dimiliki maka dirumuskan visi sebagai berikut:

Terwujudnya masyarakat yang madani, dinamis, mandiri, dan berdaya saing dalam suasa religious, aman dan sejahtera. Yang dapat disingkat menjadi Motto: Manis Manasai.

Masyarakat madani yang dimaksud adalah masyarakat yang memiliki kedaulatan sosial dimana kesejahteraan akan tercapai jika terjadi keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat Kotawaringin Timur. Keadilan harus mampu dilaksanakan pada semua aspek kehidupan dengan tidak ada diskriminasi dalam mendapatkan pelayanan.

Masyarakat dinamis yang dimaksud adalah masyarakat dengan tingkat kesadaran membangun diri, keluarga dan masyarakat dalam semangat kedaerahan, kebangsaan, dan kenegaraan yang utuh, sehingga kemajuan yang diinginkan yaitu kemajuan yang menjunjung semangat kelestarian budaya dan lingkungan.

Masyarakay mandiri yang dimaksud adalah pemerintah dan masyarakat Kotawaringin Timur diarahkan untuk mengedepankan profesionalisme sehingga pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pegawai dan aparatur pemerintah daerah adalah efisien serta menjunjung tinggi asas keahlian, keterampilan dan good governance.

Masyarakat yang berdaya saing yang dimaksud adalah tatanan masyarakat madani yang professional, kreatif dan inovatif dalam berbagai sektor kehidupan.

Sedangkan implementasi dari visi tersebut diatas adalah:

1. Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang masyarakatnya memiliki kedaulatan dan kesetaraan dalam segala bidang.
2. Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang masyarakatnya memiliki semangat malakukan berbagai inovasi dan kreatifitas tinggi dalam hidupnya.
3. Tinggi dan meratanya tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat sehingga mencapai kesejahteraan yang diinginkan.
4. Sumber daya alam yang terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk mempertahankan nilai tambah dan meningkatkan daya saing.
5. Jaringan transportasi, komunikasi, dan penyediaan sumber energi kelistrikan yang mampu manjangkau mulai daerah perkotaan hingga ke lintas kecamatan dan pedesaan.

Misi:

Untuk mewujudkan visi tersebut ada 6 langkah misi, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan penanganan serta pelayanan pendidikan dan kesehatan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang didasari penguasaan IPTEK dan IMTAQ.
3. Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pertanian dalam arti luas serta penyerapan tenaga kerja.
4. Meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan sumber energy serta telekomunikasi.
5. Peningkatan dan pemantapan bidang pertahanan dan keamanan.