Bogor, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terus berkomitmen dalam meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur sanitasi bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui keikutsertaan Kepala Bapperida Kab. Kotim yang diwakili oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bagust Burhan Utomo, S.E., M.E., dalam agenda Penilaian Usulan Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik Bidang Air Minum dan Sanitasi Tahun Anggaran 2027.

Kegiatan desk evaluasi dan penilaian teknis tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 20 hingga 22 Juli 2026, bertempat di Ruang Aula Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Komitmen Zona Integritas dan Kriteria Penilaian

Rangkaian desk dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID), Bapak Krisno Yuwono. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya komitmen seluruh pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip Zona Integritas, akuntabilitas, serta profesionalisme yang bersih dari praktik korupsi.

Selain itu, disampaikan pula kriteria utama dalam penilaian Indeks Teknis bidang sanitasi tahun 2027, yang mencakup:

1. Analisis GAP Akses Sanitasi Aman berdasarkan pembaruan data sistem SICALMERS per Juni 2026;

2. Kesesuaian Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) (dokumen Pemkab Kotim dikonfirmasi masih berlaku hingga tahun 2028); dan

3. Evaluasi Pelaporan Kinerja DAK Sanitasi periode tahun anggaran sebelumnya.

Hasil Evaluasi Desk Lintas Kementerian dan Lembaga

Dalam proses verifikasi, usulan Pemkab Kotim melewati lima tahapan desk evaluasi teknis bersama jenderal kementerian terkait:

1. Desk I (Kementerian PU – Sanitasi): Pemeriksaan Readiness Criteria (RC) menetapkan dua wilayah prioritas penanganan sanitasi, yaitu:

   Pada desk ini juga dicatat adanya kenaikan usulan unit cost Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Rp25.158.410,- (TA 2026) menjadi Rp26.092.233,- (TA 2027). Kenaikan ini menyesuaikan dengan Standard Harga Satuan Bangunan Gedung (HSBG) dan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) terbaru, sehingga disyaratkan pembuatan Justifikasi Teknis Kewajaran Harga.

2. Desk II (Bappenas): Fokus pembahasan tertuju pada aspek keberfungsian dan kejelasan status kepemilikan aset Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Bappenas meminta kepastian administrasi dan verifikasi serah terima aset Pengolahan Air Limbah Domestik Komunal agar alokasi operasional dan pemeliharaan (O&M) daerah terjamin secara optimal.

3. Desk III (SSPICK): Melakukan klarifikasi kesesuaian standar RC serta validasi data DCPM untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih (duplikasi) dengan program sanitasi lainnya.

4. Desk IV (PFID): Mengklarifikasi keselarasan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2027 yang saat ini tengah disusun selaras dengan RPJMD, serta mengingatkan pentingnya pembaruan capaian data sanitasi daerah secara berkala.

5. Desk V (E-Mon DAK): Melakukan verifikasi dan pelaporan progres pelaksanaan kegiatan DAK Sanitasi TA 2026 yang sedang berjalan menggunakan template pelaporan terintegrasi.

Persetujuan Usulan Anggaran dan Langkah Tindak Lanjut

Berdasarkan Berita Acara Penilaian akhir, Pemkab Kotim berhasil mengamankan persetujuan nilai usulan DAK Fisik Sanitasi TA 2027 sebesar Rp2.900.225.961,- untuk dialokasikan di Kelurahan Baamang Tengah dan Ketapang.

Sebagai tindak lanjut untuk menghadapi tahapan desk berikutnya, Pemkab Kotim akan segera melengkapi beberapa dokumen penunjang, antara lain:

• Menyusun Justifikasi Teknis Kewajaran Harga yang disetujui oleh Plt. Kepala Dinas;

• Melampirkan bukti penganggaran RKA selaras dengan Surat Komitmen Daerah;

• Memperbarui (update) data capaian akses air limbah/sanitasi tahun 2026 pada aplikasi SICALMERS; dan

• Memastikan penyesuaian RAB secara presisi sesuai panduan AHSP 2026.