Pemerintah Kabupaten kotawaringin Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuaan, Perlindugnan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DPPPAPPKB) telah menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Subbidang Keluarga Berencana Tahun 2019 bertempat di Aquarius Boutique Hotel Jl. Jendral Sudirman KM. 2,9 Sampit, Selasa (26/11).
Acara dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintah Hukum dan Politik, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran, Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Kotawaringin Timur, Kepala SOPD Terkait, Camat, Kepala Desa/Lurah di wilayah Kampung KB, PLKB dan PKB se Kab.Kotawaringin Timur dan Para Undangan Lainnya.
Bupati Kotawaringin Timur diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik H.Sutaman, SH., MH dalam sambutannya antara lain mengatakan bahwa, kegiatan ini sangat penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pelaksanaan dan pengendalian untuk memantau penyaluran dana sesuai bidangnya dan sesuai tahapannya. Sehingga dapat mengindentifikasi keberhasilan dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga dan program pemberdayaan perempuan-perlindungan anak di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kurun waktu tahun 2019.
Melalui rapat evaluasi yang diselenggarakan ini, juga sekaligus sebagai alat dalam proses pengendalian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Sehingga dapat merumuskan kembali strategi dan langkah operasional yang akan diambil dan dilakukakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Hasil pemantauan dan evaluasi penyaluran dana DAK BOKB in, berisi informasi dan rekomendasi. Informasi dan berkomendasi diharapkan dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan.
Berkaitan dengan kampung KB sebagai kampung yang terencana serta memiliki keterpaduan program Kegiatan yang dilaksanakan OPD KB, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur, saya mengingatkan bahwa untuk pembangunan kampung KB butuh dukungan kita semua, karena kampung KB banyak memiliki aspek positif bagi pembangunan masyarakat.
Kampung KB yang menggambarkan miniature program kegiatan pembangunan yang ditopang dari integrasi program kegiatan yang dilakukan oleh SKPD. Tidak ada dana khusus untuk merealisasikan sebuah kampung KB. Jadi setiap SKPD bersama-sama menjadikan kampung KB sebagai sasaran prioritas kegiatan yang dilaksanakan, mengingat ada kriteria khusus untuk menjadi kampung KB. Diantaranya adalah pinggiran, kumuh, dan tertinggal dalam program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga atau KKBPK.
Integrasi program KKKBPK di kampung KB dengan maksud semua program dari SKPD terkait dapat diintegrasikan kedalam program KKBPK yang ada di kampung KB, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada bisa secepatnnya diselesaikan.
Dengan demikian kesejahteraan masyarakat akan tercapai dan pembangunan dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Masyarakat dapat mengakses pendidikan, kesehatan juga peluang ekonomi dan hasil pembangunan lainnya. Maka tidak ada salahnya, dalam melaksanakan program kegiatan di lapangan antar SOPD terkait saling berkomunikasi dan saling berkoordinasi, sehingga hasil akhirnya menignkat dan berkualitas.
Melalui dukungan dana bagi yang sudah diprogramkan BKKBN Pusat Hingga sampai ke desa maupun kelurahan, saya berharap kegiatan-kegiatan dapat memberi daya ungkit terhadap keberhasilan program KKBPK di wilayah tugas saudara-saudara masing- masing guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan, terutama terkait dengan:
Menurunnya angka kelahiran total (TFR) Per wanita usia subur (15-49 tahun)
Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi (DO)
Meningkatnya penggunaan metoda kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)
Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (UNMET NEED)
Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 TAHUN)
Pendapaian sasaran 1-6 tersebut diatas pada akhirnya nanti mendukung indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai indikator kualitas hidup manusia Indonesia.
Beliau mengimbau demi terwujudnya ketahanan keluarga ditengah ancaman arus teknologi dan informasi dewasa ini, agar kita bersama menggeliatkan kembali 8 fungsi keluarga yang meliputi fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan. Sehingga kampung KB akan betul-betul mampu menjadi model pembangunan yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat.
Kepala DPPPAPPKB Kab. Kotawaringin Timur Ir. Hj. Ellena Rosie, MM dalam sambutannya antara lain mengatakan sesuai Amanat Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Dana alokasi khusus subbidang KB di tunjukan untuk meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas, menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi di seluruh wilayah, meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia, meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga serta meningkatkan ketersediaan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.
