Dalam rangka Pengecekan Kesiapan Jajaran Dalam Menghadapi Pengamanan Kampanye Terbuka dan Pengamanan Jelang Pemungutan Suara Tanggal 17 April 2019, bertempat di Taman Kota Sampit pada tanggal 22 Maret 2019 telah dilaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata di Sampit. Apel dipimpin oleh Kapolres Kotawaringin Timur AKBP Mohammad Rommel S.I.K. Apel dihadiri oleh Kepala – kepala SOPD Kabupaten Kotawaringin Timur dan diikuti oleh jajaran Polres Kotawaringin Timur, Brimob, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, KSOP, BASARNAS Sampit, BATAMAD, Senkom Mitra Polri, PMI, Pramuka. Dalam kesempatan ini Kapolres menyampaikan sambutan tertulis dari Menkopolhukam diantaranya bahwa Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan pesta demokrasi Indonesia yang akan menjadi tonggak sejarah karena dilaksanakan secara serentak yakni 5 (lima) jenis pemilihan dalam waktu yang bersamaan. Pemilu Serentak kali ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia Internasional terkait apakah bangsa Indonesia mampu melaksanakan Konsolidasi Politik dengan demokrasi dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin nasionalnya. Sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Tidak saja anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, akan tetapi juga pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan. Tidak ketinggalan tentunya fungsi dan peran TNI-Polri yang berada diluar lingkup penyelenggara Pemilu, akan tetapi sangat menentukan suksesnya keberlangsungan Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada hari ini kita berkumpul bersama menggelar apel kesiapan TNI-Polri dan komponen bangsa lainnya dalam mengamankan Pemilu Serentak Tahun 2019. Kegiatan apel ini dilaksanakan secara serentak dan massif diseluruh wilayah Indonesia baik itu di tingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota dengan melibatkan prajurit TNI-Polri dan komponen masyarakat lainnya. Jumlah kekuatan prajurit TNI-Polri yang dilibatkan dalam pengamanan Pemilu Serentak Tahun 2019 adlah sebanyak 453.133 orang didukung dengan Alutsista sesuai potensi kerawanan yang ada jumlah kekuatan TNI-Polri ini cukup besar. Hal ini kita laksanakan semata-mata menunjukkan bahwa negara dengan didukung oleh rakyatnya sangat serius dan bertanggungjawab agar gelaran pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti guna memilih calon legislatif dan pemimpin nasional yang berintegritas. Sebagai prajurit TNI-Polri kita sepenuhnya menyadari bahwa tugas mengamankan penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 adalah kehormatan dan kebanggaan, karena sama nilainya dengan menjaga keutuhan bangsa atau menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu saya berharap kepada seluruh prajurit TNI-Polri dan komponen masyarakat yang dilibatkan agar melaksanakan tugas ini dengan penuh dedikasi dan rasa tanggungjawab, karena bagi Prajurit Bhayangkara Negara tugas adalah kehormatan yang tidak ternilai hargannya. Sebelum mengakhiri amanat ini, saya akan menyampaikan beberapa penekanan untuk kita pedomani bersama dalam melaksanakan tugas pengamanan Pemilu Serentak Tahun 2019 sebagai berikut : Pahami bahwa tugas pengamanan Pemilu Serentak Tahun 2019 ini adalah kehormatan dan kebanggaan yang tidak dapat dinilai dengan apapun sekaligus menjadi amal ibadah yang akan mendapatkan balasan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa bila dilaksanakan dengan tulus ikhlas Jalin sinergitas antara unsur Pemerintah, TNI-Polri, dan seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan keamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Segera kenali, cari, temukan dan atasi serta netralisir potensi kerawanan agar tidak berkembang dan mengganggu penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 Tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu kelancaran Pemilu Serentak Tahun 2019 Babinsa dan Bhabinkamtibmas harus mampu ikut serta menenangkan masyarakat agar tidak resah dengan menyebarkan berita-berita hoax serta menguatnya politik identitas yang dapat menggerus disitegrasi bangsa