Sampit, 29 Mei 2023 – Kinerja APBN pada wilayah kerja KPPN Sampit yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan, untuk periode sampai dengan 30 April 2023, sektor Pendapatan tumbuh sebesar Rp159,26 M atau 23,18% dibanding periode yang sama tahun 2022 (yoy), sedangkan sektor Belanja Negara tumbuh Rp966,26 M atau 275,69% (yoy). Kenaikan pendapatan negara lingkup KPPN Sampit bersumber dari sisi penerimaan perpajakan dan bea masuk yang dibarengi dengan kenaikan laju belanja APBN, utamanya bersumber dari adanya tambahan jenis penyaluran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Insentif Fiskal yang mulai disalurkan KPPN di daerah pada TA 2023. Selain itu, kondisi perekonomian yang mulai pulih pasca pandemi dan harga komoditas cukup stabil di wilayah Kotawaringin Timur, Katingan dan Seruyan.

Kinerja APBN

Sampai dengan akhir April 2023, realisasi Pendapatan APBN Lingkup KPPN Sampit yang terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri, Pajak Perdagangan Internasional (Bea Masuk dan Bea Keluar) dan Peneriman Negara Bukan Pajak (PNBP), mencapai Rp846,30M atau mengalami kenaikan sebesar Rp159,26M dibanding bulan April 2022 (23,18% yoy). Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen Penerimaan Perpajakan. Berdasarkan data dari KPP Pratama Sampit, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sampai akhir April 2023 sebesar Rp478,46M, naik sebesar Rp237,06M (98,20% yoy), realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp332,50M naik sebesar Rp60,38 M (22,17% yoy), Bea Masuk naik sebesar Rp102,32 juta (9,81% yoy), penerimaan PBB sebesar Rp4,96 M, mengalami penurunan sebesar Rp9,85M (-66,59% yoy).

Realisasi penerimaan Bea Keluar, sesuai data dari KPPBC Sampit, sampai akhir April 2023 adalah sebesar Rp5,07M, turun sebesar Rp130,17M (-95,44% yoy), disebabkan turunnya nilai ekspor dan fluktuasi turunnya harga komoditas sawit pada tahun 2023 ini dibanding kenaikan harga yang cukup tinggi pada tahun 2022 lalu. Hal ini berbanding lurus dengan nilai total devisa ekspor, yang sampai dengan bulan April 2023 terealisasi sebesar USD10,13 juta, turun sebesar USD49,26 juta dibanding tahun lalu (82,94% yoy). Dana sawit mengalami kenaikan Rp2,046M (15,04% yoy) sebagai dampak fluktuasi harga komoditas CPO dan produk turunannya. Untuk penerimaan Bea Masuk terealisasi sebesar Rp1,14 M mengalami kenaikan 9,8% yoy sebagai dampak meningkatnya BC 2.5 (pengeluaran dari KB utk dijual di TLDDP). Sementara untuk total devisa impor terealisasi sebesar Rp114,78M, mengalami penurunan Rp26,99 M dibanding periode yang sama tahun 2022 (-19,04% yoy).

Selanjutnya, realisasi PNBP s.d bulan April 2023 mencapai Rp19,812M atau mengalami kenaikan Rp3,34 M (20,30% yoy). Khusus untuk PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara dan Lelang, berdasarkan data dari KPKNL Pangkalan Bun terealisasi sebesar Rp1,547M. Untuk PNBP Aset sampai dengan 30 April 2023 terealisasi sebesar Rp947,19 juta atau 86,11% dari target penerimaan dan mengalami peningkatan 52,21% yoy. Khusus untuk wilayah Kab. Kotawaringin Timur dan Kab. Seruyan, yang menjadi mitra kerja KPPN Sampit dan KPKNL Pangkalan Bun, PNBP Pengelolaan Aset terealisasi sebesar Rp318,33 juta dengan penyumbang terbesar dari satker Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, UPBU H. Asan Sampit, dan KPP Pratama Sampit.

Pada sisi lain, kinerja Realisasi Belanja APBN lingkup KPPN Sampit yang terdiri dari dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp1.316 M (30,85% dari pagu sebesar Rp4.268 M), mengalami kenaikan sebesar Rp966,27M (275,69% yoy). Kenaikan yang sangat signifikan ini disebabkan adanya realisasi tambahan penyaluran Belanja TKD berupa DAU dan DBH yang mulai TA 2023 disalurkan melalui KPPN di daerah. Untuk kinerja Belanja Pemerintah Pusat (K/L) terealisasi sebesar Rp172,13M (30,61% dari pagu), mengalami kenaikan sebesar Rp30,19M (21,28% yoy), dengan rincian komponen belanja yaitu Belanja Pegawai mencapai Rp88,15 M (31,59% dari pagu) naik 0,93% yoy, Belanja Barang mencapai Rp77,32 M (32,48% dari pagu) naik 49,54% yoy, dan Belanja Modal mencapai Rp6,67M (14,76% dari pagu) naik 130,50% yoy. Kenaikan ini disumbang oleh realisasi Belanja Modal Pembangunan Gedung Bangunan pada satker Pengadilan Agama Kasongan dan pengadaan mesin X-Ray pada satker Kantor UPBU (Bandara) H. Asan Sampit.

Selanjutnya, realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Katingan mencapai Rp 1.144,62M (30,88% dari pagu), naik sebesar Rp936,07M (448,84% yoy). Kenaikan yang besar ini bersumber dari adanya realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang disalurkan KPPN daerah mulai TA 2023. Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil, penyaluran mencapai Rp196,18M (31,03% dari pagu Rp196,19 M). Untuk penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp629,02M (30,91% dari pagu Rp2,03T). Penyaluran Dana Transfer Khusus mencapai Rp148,85M (22,63% dari pagu Rp657,64M) naik Rp 94,2M (172,36% yoy). Sedangkan Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp170,56M (45,92% dari pagu Rp371,41 M), naik Rp16,66M (10,38% yoy).

Kinerja APBD

Realisasi Pendapatan APBD pada Pemda mitra kerja KPPN Sampit s.d 30 April 2023 mencapai total Rp1.272,12 M yang didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.073,76 M (84,41% dari total Pendapatan). Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), total sebesar Rp143,89M, pos terbesar berasal dari Pendapatan Pajak senilai Rp101,27 M (70,39%), dengan porsi terbesar disumbang oleh Pemda Kab. Kotawaringin Timur senilai Rp64,31 M. Untuk Belanja APBD, telah terealisasi sebesar Rp888,21M (18,04% dari pagu Rp4.924 M), dengan porsi terbesar 50,34% digunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai senilai Rp447,18 M. Realisasi belanja terbesar juga dicapai oleh Pemda Kab. Kotawaringin Timur sebesar 19,53% dari pagu, dengan total Rp408,40 M. Secara agregat, rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 69,82% sehingga terdapat surplus Rp383,92 M, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluarannya. Sampai bulan April 2023, terdapat pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp41,85M, sehingga terdapat saldo SILPA sebesar Rp342,06M, dengan penyumbang terbesar berasal dari Pemda Katingan senilai Rp205,37M (60%).

Current Issue

1. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai daerah dalam rangka desentralisasi. KPPN Sampit menyalurkan Dana Alokasi Umum (DAU) mulai Tahun Anggaran 2023.
2. Kepercayaan publik dan integritas adalah pondasi bernegara yang tidak boleh tergerus, tidak boleh dikhianati. Kementerian Keuangan terus mengambil langkah tegas dan bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menegakkan dan menjaga integritas di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemenkeu Satu terus berkomitmen untuk menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.
3. Telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2023. Peraturan tersebut memuat manfaat tentang Crash Program Keringanan Utang, antara lain keringanan utang memberikan insentif utang untuk mendukung pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi dan meningkatkan tata kelola piutang negara sekaligus mempercepat penyelesaian piutang negara pada instansi pemerintah.
4. Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang barang rampasan negara dengan kondisi tertentu yang belum dapat diajukan permohonan lelang di lingkungan Kejaksaan Republik Indoneisa, maka diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2023 tentang Lelang Barang Rampasan Negara yang berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia.

Sumber : KPPN Sampit