Sampit, 30 Januari 2023 – Kinerja APBN wilayah kerja KPPN Sampit yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan, sampai dengan akhir tahun 2022 (31 Desember), sektor Pendapatan tumbuh sebesar Rp672 M atau 39,23% dibanding periode yang sama tahun 2021 (yoy), sedangkan sektor Belanja Negara tumbuh Rp46,63 M atau 3,88% (yoy). Kenaikan pendapatan negara lingkup KPPN Sampit baik dari sisi perpajakan, bea keluar dan penerimaan PNBP yang dibarengi dengan kenaikan laju belanja APBN, utamanya masih bersumber dari kondisi perekonomian yang terus membaik dan tingginya harga komoditas di wilayah Kab. Kotim, Katingan dan Seruyan.

Kepala KPPN Sampit Deni Rusdijaman menyampaikan, sampai dengan akhir Desember 2022, realisasi Pendapatan APBN Lingkup KPPN Sampit mencapai Rp2.386,89 M atau mengalami kenaikan sebesar Rp672 M dibanding bulan Desember 2021 (39,23 % yoy). “Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen Penerimaan Perpajakan, yaitu penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) yang naik sebesar Rp186,78 M (27,22 % yoy), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik sebesar Rp345,28 M (51,22 % yoy), serta Pajak Perdagangan berupa Bea Keluar yang naik sebesar Rp107,74 M (117,03 % yoy) dan Bea Masuk naik sebesar Rp1,74M (78,09 % yoy)”, terang Deni.

Realisasi Penerimaan Pajak berdasarkan data KPP Pratama Sampit sebesar Rp2.131,09M, termasuk penerimaan PBB yang mengalami peningkatan sebesar Rp29,96 M (13,81% yoy) sebagai dampak pembayaran PBB Tahun 2022 oleh wajib pajak sebelum jatuh tempo dan kerjasama KPP Pratama Sampit dengan Pemerintah Daerah. Sedangkan realisasi penerimaan PPN sebesar Rp1.019,39 M mengalami pertumbuhan Rp345,28 M (51,22 % yoy) dikarenakan membaiknya harga komoditas terutama TBS dan harga CPO serta adanya penurunan restitusi PPN dikarenakan pemusatan tempat PPN terutang.

Untuk penerimaan Bea Keluar, berdasarkan data dari KPPBC Sampit, realisasi sampai akhir tahun 2022 sebesar Rp199,81M di dominasi oleh penerimaan ekspor Washed Bauksit sebesar Rp157,35M (78,75%) dan sisanya dari ekspor komoditas CPO serta produk turunannya. Dana sawit mengalami penurunan 72,20% yoy sebagai dampak fluktuasi/turunnya harga komoditas CPO dan produk turunannya serta sempat adanya larangan ekspor CPO serta produk turunannya. Total devisa ekspor sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar USD140.376.730,58 tumbuh sebesar 176,11% yoy. Untuk penerimaan Bea Masuk terealisasi sebesar Rp3.978,68 M mengalami kenaikan 98,43% yoy sebagai dampak meningkatnya BC 2.5 (pengeluaran dari KB utk dijual di TLDDP), dengan komoditas terbesar Palm Methyl Ester (PME) untuk produk turunan CPO. Untuk total devisa impor adalah sebesar Rp562,55 M, meningkat 49,05% yoy.

Selanjutnya, realisasi PNBP s.d bulan Desember 2022 mencapai Rp52,01 M atau mengalami kenaikan Rp25,05 M (92,91% yoy). Untuk PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara dan Lelang, berdasarkan data dari KPKNL Pangkalan Bun terealisasi sebesar Rp3.703.640.790,- atau tumbuh Rp1,07M (40,76 % yoy). Untuk PNBP Aset sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp3,17M (tumbuh 58,37% yoy), khusus untuk wilayah Kab. Kotawaringin Timur dan Kab. Seruyan yang menjadi mitra kerja KPKNL Pangkalan Bun, terealisasi sebesar Rp1.341,74 M dengan penyumbang terbesar dari satker Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Kejaksaan Negeri Seruyan.

Pada sisi lain, kinerja Realisasi Belanja APBN lingkup KPPN Sampit mencapai Rp1.248M atau 96,85% dari pagu anggaran tahun ini (naik 3,88 % yoy), yang terdiri dari dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Realisasi Belanja K/L sebesar Rp498,43M (98,05% dari pagu), dengan rincian komponen belanja yaitu Belanja Pegawai mencapai Rp274,78M (98,61%), Belanja Barang mencapai Rp196,28M (97,31%) dan Belanja Modal mencapai Rp27,37M (97,78%). Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (K/L) mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp12,70M atau 2,62%.

Selanjutnya, realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk wilayah kerja Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Katingan mencapai Rp 749,96M (96,06% dari pagu). Untuk penyaluran DAK Fisik  mencapai Rp244,49M (91,72% dari pagu Rp266,56M), turun 16,23% yoy, dengan persentase penyaluran tertinggi pada Pemda Kab. Kotawaringin Timur sebesar 93,96% (Rp81,23M dari pagu Rp86,48M). Untuk penyaluran DAK Non-Fisik, penyaluran  mencapai Rp143,15 M (94,34% dari pagu Rp151,74M). Untuk Dana Desa, penyaluran  mencapai Rp362,32M (99,98% dari pagu Rp362,32 M), tumbuh minus 14,58% yoy, dengan persentase penyaluran tertinggi pada Pemda Kab. Katingan sebesar 100% (Rp.129,61M dari pagu Rp.129,61M) dan Kab. Kotawaringin Timur sebesar 100% (Rp.144,20 M dari pagu Rp.144,20 M).

Untuk current issue, Deni Rusdijaman menyampaikan bahwa mulai tahun anggaran 2023, KPPN Sampit akan menyalurkan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada Pemda mitra kerja disamping penyaluran DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa. DAU merupakan salah satu porsi terbesar yang dialokasikan dalam APBN untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai daerah dalam rangka desentralisasi. Penyaluran DAU melalui KPPN Sampit diharapkan dapat mempermudah koordinasi dan mendukung kinerja daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian daerah.

Sumber : KPPN  Sampit