Sampit, 27 Februari 2023 – Kinerja APBN wilayah kerja KPPN Sampit yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan, sampai dengan periode 31 Januari 2023, sektor Pendapatan tumbuh sebesar Rp46,09 M atau 32,42% dibanding periode yang sama tahun 2022 (yoy), sedangkan sektor Belanja Negara tumbuh Rp306,31 M atau 1.473,96% (yoy). Kenaikan pendapatan negara lingkup KPPN Sampit baik dari sisi perpajakan, bea keluar dan penerimaan PNBP yang dibarengi dengan kenaikan laju belanja APBN, utamanya masih bersumber dari kondisi perekonomian yang terus membaik dan tingginya harga komoditas di wilayah Kab. Kotim, Katingan dan Seruyan, meskipun masih dipengaruhi oleh dampak kenaikan harga BBM.

Kinerja APBN

Sampai dengan akhir Januari 2023, realisasi Pendapatan APBN Lingkup KPPN Sampit mencapai Rp188,27 M atau mengalami kenaikan sebesar Rp46,09 M dibanding bulan Januari 2022 (32,42 % yoy). Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen Penerimaan Perpajakan, yaitu penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) yang naik sebesar Rp29,68 M (52,88% yoy), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik sebesar Rp30,255 M (46,64 % yoy), pajak perdagangan internasional Bea Masuk naik sebesar Rp24,89 juta (12,38 % yoy).

Realisasi Penerimaan PPh sebesar Rp85,814 M termasuk penerimaan PBB yang mengalami penurunan sebesar Rp205,33 juta (-14,83% yoy) sebagai dampak pembayaran PBB Tahun 2023 oleh wajib pajak sebelum jatuh tempo dan kerjasama KPP Pratama Sampit dengan Pemerintah Daerah. Sedangkan realisasi penerimaan PPN sebesar Rp95,132 M mengalami pertumbuhan Rp29,02 M (43,90 % yoy) dikarenakan membaiknya harga komoditas terutama TBS dan harga CPO serta adanya penurunan restitusi PPN dikarenakan pemusatan tempat PPN terutang.

Realisasi penerimaan Bea Keluar per 31 Januari 2023 sebesar Rp1,02 M. Dana sawit mengalami kenaikan 71,48% yoy sebagai dampak fluktuasi/turunnya harga komoditas serta sempat adanya larangan ekspor CPO dan produk turunannya. Total devisa ekspor sampai dengan bulan Januari 2023 sebesar USD1.577.406,61 turun sebesar 78,85% yoy, sebagai akibat melemahnya pasar ekspor ekonomi dunia karena pengaruh kondisi geopolitik. Untuk penerimaan Bea Masuk terealisasi sebesar Rp225,93 juta mengalami kenaikan 12,38% yoy sebagai dampak meningkatnya BC 2.5 (pengeluaran dari KB utk dijual di TLDDP), dengan komoditas terbesar Palm Methyl Ester (PME) untuk produk turunan CPO. Untuk total devisa impor adalah sebesar Rp60,625 M meningkat 40,52% yoy.

Selanjutnya, realisasi PNBP s.d bulan Januari 2023 mencapai Rp3,731 M atau mengalami penurunan Rp80,467 juta (-2,16% yoy). Untuk PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara dan Lelang terealisasi sebesar Rp278,6 juta,- . Untuk PNBP Aset sampai dengan 31 Januari 2023 terealisasi sebesar Rp39,38 juta (3,58 %) khusus untuk wilayah Kab. Kotawaringin Timur dan Kab. Seruyan yang menjadi mitra kerja KPKNL Pangkalan Bun, terealisasi sebesar Rp15,65 juta dengan penyumbang terbesar dari satker Kementerian Agama Kab. Kotawaringin Timur dan Polres Seruyan.

Pada sisi lain, kinerja Realisasi Belanja APBN lingkup KPPN Sampit mencapai Rp327,09 M atau 9,19% dari pagu anggaran tahun ini (naik 1473,96% yoy), yang terdiri dari dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Realisasi Belanja K/L sebesar Rp23,181 M (4,13% dari pagu), dengan rincian komponen belanja yaitu Belanja Pegawai mencapai Rp15,256 M (5,47%), Belanja Barang mencapai Rp7,603 M (3,18%) dan Belanja Modal mencapai Rp320,7 juta (0,75%). Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (K/L) mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp306,31 M (1.473,96% yoy). Kenaikan yang sangat signifikan ini disebabkan adanya tambahan penyaluran Belanja TKD berupa DAU dan DBH yang mulai TA 2023 disalurkan melalui KPPN di daerah.

Selanjutnya, realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk wilayah kerja Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan dan Kab. Katingan mencapai Rp 303,915 M (10,13% dari pagu). Untuk penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp221,18M (10,87% dari pagu Rp2.034,84 M), dengan persentase penyaluran tertinggi pada Pemda Kab. Seruyan sebesar 11,29% (Rp65,47M dari pagu Rp580,02M). Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil, penyaluran  mencapai Rp102,46 M (13,01% dari pagu Rp787,52 M), dengan presentasi penyaluran tertinggi pada Pemda Kab. Katingan  sebesar Rp 14,33% (Rp23,09 M dari pagu Rp161,12 M).

Current Issue

1. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai daerah dalam rangka desentralisasi. KPPN Sampit menyalurkan Dana Alokasi Umum (DAU) mulai Tahun Anggaran 2023.
2. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN. Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN terdiri atas a) Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak 000.000,00 per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis, b) Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN. Selanjutnya, Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Melanjutkan program Pemberdayaan UMKM tahun 2022 melalui lelang produk UMKM. Lelang UMKM diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk menjadi wadah dalam memasarkan atau memperkenalkan produk yang dimiliki secara luas dengan gratis.

Sumber : KPPN Sampit