Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Kantor BAPPEDA dan Dinas Komunikasi dan Informatika mengadakan RAKORDAL kegiatan pembangunan Triwulan II Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 dan Launching Tanda Tangan Elektronik di Aula Sei Mentaya BAPPEDA Tanggal 2 Juli 2019.
Acara di buka oleh perwakilan Bupati Kotawaringin Timur yaitu Sutaman selaku Staff Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik sekaligus Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan juga hadiri oleh Plt. Kepala BAPPEDA Kotawaringin Timur Ramadhan SE, M.Ec, M.Dev, Kepala BPKAD Poraktina Ike Heritha, Kepala BAPPENDA Marjuki, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Multazam, ST, M.MT, dan Narasumber perwakilan Badan Sertifikasi Elektronik Nasional (BSrE) Jonathan Gerhard Tarigan, serta tamu undangan dari perwakilan SOPD dan Camat se Kabupaten Kotawaringin Timur.
Dalam sambutannya Sutaman mengatakan bahwa RAKORDAL kegiatan pembangunan ini merupakan amanat peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
Rapat koordinasi pengendalian atau RAKORDAL kegiatan pembangunan ini juga merupakan forum untuk meningkatkan koordinasi serta perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tahap selanjutnya. Hasil pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pada Triwulan II ini menjadi bahan evaluasi kinerja terhadap masing-masing kepala perangkat daerah.
Selain pelaksanaan RAKORDAL pada hari ini pula akan dilaksanakan Launching Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, tanda tangan elektronik memiliki fungsi sama dengan tanda tangan analog yang dituliskan diatas kertas dimana juga memuat tanda tangan dan identitas yang menunjukan status subjek hukum dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik.
Pelaksanaan tanda tangan elektronik ini telah diatur dalam Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaran sistim dan transaksi elektronik serta dijamin oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik.
Implementasi tanda tangan elektronik menjadi modul pelengkap yang harus terintegrasi dengan applikasi pemerintah, integrase ini sebagai solusi terhadap applikasi pemerintah yang prosesnya masih bercampur antara elektronik dan konvensional. Banyak applikasi dalam prosesnya sudah elektronik tetapi diakhir prosesnya masih menggunakan tanda tangan konvensional/tanda tangan basah.
Kecepatan dalam proses menjadi tujuan utama dalam integrasi tanda tangan elektronik ini dan keuntungan lainnya adalah hemat biaya, memangkas waktu dalam penanganan dokumen, legal atau sah dimata hukum, aman (meniadakan pemalsuan tanda tangan), ramah lingkungan dan diakui secara global. (IMAM MUCHSON)
