Diana Irawati

Diana Irawati

Rapat Koordinasi Pengawasan Kearsipan se–Kalimantan Tengah tahun 2019 dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kotawaringin Timur Drs. HM. Taufiq Mukri, SH., MM yang dilaksanakan di Hotel Vivo, Sampit, Senin (18/3). Acara pembukaan dihadiri oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, ynag diwakili oleh Kepala Pusat Akreditasi Direktorat Kearsipan Daerah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur para Kepala Dinas Kearsipan Kabupaten/Kota se–Kalimantan Tengah, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur dan Pers. Dalam sambutannya Bupati mengatakan bahwa kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Kearsipan se–Kalimantan Tengah ini adalah amanat Undang – Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan menyatakan penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin tercipta dan ketersediaan arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perorangan, serta menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, serta terwujudnya pengelolaan arsip yang handal dan pemanfaatan arsip yang autentik ini dapat dipercaya, menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya pertahanan serta keamanan sebagai identitasdan jati diri bangsa, serta meningkatkan kualitas pelayanan pubik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah serta standar kearsipan untuk menjamin pencipta arsip baik pusat maupun di daerah menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Dalam rangka mengemban tugas pengelola serta pengawasan kearsipan bukanlah tugas yang ringan, apalagi masa kini dan yang akan datang karena berkaitan dengan tuntutan masyarakat yang semakin luas untuk dapat dilayani secara lebih cepat dan tepat atas informasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya mengharapkan melalui rapat koordinasi ini dapat menghasilkan solusi terhadap permasalahan kearsipan sehingga di tahun 2019 seluruh Kabupaten/Kota dan juga Provinsi Kalimantan Tengah dapat mendapatkan predikat yang lebih baik. Rapat Koordinasi Pengawasan Kearsipan se–Kalimantan Tengah tahun 2019 ini dilaksanakan dengan materi yang menyangkut kebijakan pengawasan kearsipan se–Provinsi Kalimantan Tengah yang memuat 4 (empat) pilar penyelenggaraan kearsipan yaitu Tata Naskah Dinas, Sistem Klarifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip. Ke 4 pilar ini merupakan nilai tambah yang sangat berharga dalam melaksanakan tugas pengelola kearsipan di daerah masing - masing.
Monday, 18 March 2019 07:05

Musrenbang RKPD Kab. Kotim Tahun 2020

Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Tema "Optimalisasi Implementasi Good Governance untuk Mendorong Pengembangan Sektor Strategis Melalui Pembangunan Infrastruktur, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa Menuju Penguatan Ekonomi Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan." Acara dibuka oleh Wakil Bupati Kotawaringin Timur Drs. HM. Taufiq Mukri, SH., MM, bertempat di Aula Sei Mentaya Bappeda Kab. Kotim, Senin (18/3). Turut hadir dalam acara tersebut Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab Kotim, Pimpinan FKPD Kab Kotim, Ketua MUI Kab Kotim, Staf Ahli, Kepala SOPD, Camat se-Kotawaringin Timur, Ketua APDESI Kab Kotim, Pimpinan Perguruan Tinggi se-Kabupaten Kotawaringin Timur, Kepala Kantor Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Perbankan serta para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Musrenbang RKPD Kab Kotim yang dilaksanakan saat ini merupakan amanah UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Rencana pembangunan tahunan diwujudkan dalam RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 - 2021 dan disusun melalui pendekatan Teknokratik, Partisipatif, Politik, Atas-Bawah, Bawah-Atas serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam rangka Pengecekan Kesiapan Jajaran Dalam Menghadapi Pengamanan Kampanye Terbuka dan Pengamanan Jelang Pemungutan Suara Tanggal 17 April 2019, bertempat di Taman Kota Sampit pada tanggal 22 Maret 2019 telah dilaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata di Sampit. Apel dipimpin oleh Kapolres Kotawaringin Timur AKBP Mohammad Rommel S.I.K. Apel dihadiri oleh Kepala - kepala SOPD Kabupaten Kotawaringin Timur dan diikuti oleh jajaran Polres Kotawaringin Timur, Brimob, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, KSOP, BASARNAS Sampit, BATAMAD, Senkom Mitra Polri, PMI, Pramuka. Dalam kesempatan ini Kapolres menyampaikan sambutan tertulis dari Menkopolhukam diantaranya bahwa Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan pesta demokrasi Indonesia yang akan menjadi tonggak sejarah karena dilaksanakan secara serentak yakni 5 (lima) jenis pemilihan dalam waktu yang bersamaan. Pemilu Serentak kali ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia Internasional terkait apakah bangsa Indonesia mampu melaksanakan Konsolidasi Politik dengan demokrasi dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin nasionalnya. Sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Tidak saja anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, akan tetapi juga pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan. Tidak ketinggalan tentunya fungsi dan peran TNI-Polri yang berada diluar lingkup penyelenggara Pemilu, akan tetapi sangat menentukan suksesnya keberlangsungan Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada hari ini kita berkumpul bersama menggelar apel kesiapan TNI-Polri dan komponen bangsa lainnya dalam mengamankan Pemilu Serentak Tahun 2019. Kegiatan apel ini dilaksanakan secara serentak dan massif diseluruh wilayah Indonesia baik itu di tingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota dengan melibatkan prajurit TNI-Polri dan komponen masyarakat lainnya. Jumlah kekuatan prajurit TNI-Polri yang dilibatkan dalam pengamanan Pemilu Serentak Tahun 2019 adlah sebanyak 453.133 orang didukung dengan Alutsista sesuai potensi kerawanan yang ada jumlah kekuatan TNI-Polri ini cukup besar. Hal ini kita laksanakan semata-mata menunjukkan bahwa negara dengan didukung oleh rakyatnya sangat serius dan bertanggungjawab agar gelaran pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti guna memilih calon legislatif dan pemimpin nasional yang berintegritas. Sebagai prajurit TNI-Polri kita sepenuhnya menyadari bahwa tugas mengamankan penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 adalah kehormatan dan kebanggaan, karena sama nilainya dengan menjaga keutuhan bangsa atau menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu saya berharap kepada seluruh prajurit TNI-Polri dan komponen masyarakat yang dilibatkan agar melaksanakan tugas ini dengan penuh dedikasi dan rasa tanggungjawab, karena bagi Prajurit Bhayangkara Negara tugas adalah kehormatan yang tidak ternilai hargannya. Sebelum mengakhiri amanat ini, saya akan menyampaikan beberapa penekanan untuk kita pedomani bersama dalam melaksanakan tugas pengamanan Pemilu Serentak Tahun 2019 sebagai berikut : Pahami bahwa tugas pengamanan Pemilu Serentak Tahun 2019 ini adalah kehormatan dan kebanggaan yang tidak dapat dinilai dengan apapun sekaligus menjadi amal ibadah yang akan mendapatkan balasan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa bila dilaksanakan dengan tulus ikhlas; Jalin sinergitas antara unsur Pemerintah, TNI-Polri, dan seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan keamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas; Segera kenali, cari, temukan dan atasi serta netralisir potensi kerawanan agar tidak berkembang dan mengganggu penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019; Tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu kelancaran Pemilu Serentak Tahun 2019; Babinsa dan Bhabinkamtibmas harus mampu ikut serta menenangkan masyarakat agar tidak resah dengan menyebarkan berita-berita hoax serta menguatnya politik identitas yang dapat menggerus disitegrasi bangsa;

Pada acara kunjungan kerja di Kecamatan Baamang pada hari Senin 1 April 2019 Bupati Kotawaringin Timur H. Supian Hadi, S.IKom telah membagikan sertifikat masyarakat dari 3 Kelurahan di wilayah Kecamatan Baamang. Acara penyerahan sertifikat dilaksanakan di Kantor Camat Baamang, dihadiri oleh Kepala SOPD, Kepala BPN Sampit, Camat Baamang, Danramil, Kapolsek, Lurah, Kades, dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Baamang. Bupati Kotawaringin Timur dalam sambutannya mengatakan bahwa, kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi kita akan melangsungkan Pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2019. Dalam waktu yang bersamaan masyarakat memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Legislatif mulai tingkat Kabupaten, Provinsi, hingga Pusat. Tak lupa disampaikannya penghargaan dan terimakasih kepada segenap elemen masyarakat di Kecamatan Baamang, yang telah membantu pemerintah dalam menciptakan situasi kondusif, sehingga Kabupaten Kotawaringin Timur relatif aman menjelang pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019. Semoga fenomena ini menunjukkan semakin dewasanya kita semua, dalam kehidupan, berbangsa dan bernegara. Kondisi keamanan juga memberi fundamen yang kokoh bahwa ke depan, Kabupaten Kotawaringin Timur siap melakukan hajatan politik dalam bentuk pemilihan apapun secara bertanggungjawab dan damai. Pada kegiatan kunker ini Bupati Kotim juga membagikan sertifikat masyarakat dari 3 Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Baamang, yaitu Kelurahan Baamang Hulu sebanyak 1.352 sertifikat, Kelurahan Baamang Barat sebanyak 934 sertifikat dan Kelurahan Tanah Mas sebanyak 293 sertifikat.

Dalam rangka pengamanan jalannya pemilu serentak Tahun 2019 maka diselenggarakan Apel Kesadaran Nasional, Siaga LINMAS dan Simulasi SISPAMKOTA Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Sampit pada hari Selasa 26 Maret 2019 bertempat di Pelabuhan Penumpang PT.PELINDO III. Apel dihadiri oleh Kapolda Kalimantan Tengah, Kabinda Kalteng, Irwasda Polda Kalteng, Kasrem 102/Panju Panjung, Para Pejabat Utama Polda Kalteng, Para Pejabat Utama Kasrem 102/Panju Panjung, Bupati Kotawaringin Timur, Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Damdim 1015/Sampit, Kapolres Kotawaringin Timur, Danyon Raider 631/Antang, Forkompimda Kab.Kotim, Kepala SOPD Kab.Kotim, Tokoh Adat danTokohMasyarakat Kalimantan Tengah, dan diikuti oleh Anggota TNI, POLRI, ASN,LINMAS Kab. Kotawaringin Timur. Bertindak selaku pimpinan Apel Kapolres Kotawaringin Timur AKBP. Mohammad Rommel, S.I.K, yang dalam sambutannya membacakan amanat Kapolda Kalteng antara lain menyatakan bahwa, TNI-POLRI selaku institusi yang bertanggungjawab langsung terhadap pengamanan jalannya Pemilu Serentak Tahun 2019, apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan prosedur tetap dan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya Pemilu Serentak Tahun 2019. Kita bersama turut merasakan bahwa dalam tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019 ini muncul berbagai kerawanan seperti menyebarnya berita bohong atau hoax dan meningkatnya politik identitas disamping kerawanan-kerawanan lainnya. Berita hoax atau berita bohong yang disampaikan terutama melalui media social tentunya memiliki tujuan Politis yaitu dipakai sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik sehingga menyebabkan demokrasi menjadi tidak sehat dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Demikian pula halnya dengan semakin menguatnya politik identitas menggunakan Isu-isu Sara, telah menjadi salah satu strategi bagi pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab dalam memenangkan Konstelasi Pemilu, sehingga menyebabkan disintegrasi bangsa dan hilangnya rasionalitas dalam menentukan pilihan politiknya. Penyebaran berita hoax dan menguatnya politik identitas dalam Ajang Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan bentuk lain dari terror kepada masyarakat karena mempengaruhi kondisi psikologis rakyat Indonesia sehingga kepada para pelakunya harus diambil langkah hukum yang tegas. Dalam rangkaian acara Apel tersebut juga diadakan simulasi pengamanan terhadap gangguan keamanan proses pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019, dimana disimulasikan gangguan dari darat dan laut, dengan memperagakan pengamanan dari darat, laut, dan udara, dengan melibatkan Water Canon, Kendaraan Darat, Kapal Laut, Helikopter dan Paramotor.

Sebanyak 586 CPNS Kab. Kotim mengikuti Sosialisasi Peraturan di Bidang Kepegawaian dan Pembekalan di Gedung Serbaguna Sampit, Kamis (28/3). Para CPNS tersebut terdiri dari formasi guru dan tenaga kesehatan yang telah lulus seleksi pada tahun anggaran 2018. Mewakili Bupati Kotawaringin Timur, Kepala BKD Kab Kotim Alang Ariyanto, SE.,M.Si membuka acara tersebut. Turut hadir Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru, Kepala Kantor PT Taspen (Persero) Cabang Palangkaraya, SOPD Kab Kotim beserta Perwakilan PNS yang akan memasuki masa pensiun. Alang menambahkan kegiatan ini, sesuai amanat UU No5 Tahun 2014 bahwa setiap ASN dituntut untuk menjunjung netralitas dan profesionalitas ASN dalam menyalurkan hak dan kewajiban politiknya secara bertanggungjawab dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada Tanggal 17 April 2019 mendatang. ASN dituntut untuk netral dalam pemilihan Presiden dan pemilihan Legislatif. ASN tidak boleh terlibat di semua tahapan pemilu. Punya pilihan tentu saja, berikan suara pada pemilu April 2019. Dalam kesempatan ini pula disampaikannya ucapan selamat datang dan selamat bergabung di KORPS Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang terhitung mulai 1 April 2019 sudah aktif berkerja sesuai dengan SK/Surat Tugas yang diterima para CPNS hari ini.
Kunjungan Bupati Kotim beserta rombongan ke Kecamatan Telaga Antang disambut dengan hujan deras, namun hal tersebut tidak mengurangi semangat para tamu undangan untuk mendengarkan sambutan yang disampaikan orang no 1 di Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut. Adapun di acara Maja Lewu (sambang desa) di Kecamatan Telaga Antang, Antang Kalang dan Parenggean dihadiri oleh Sekda Kab Kotim, anggota DPRD Kab Kotim, SOPD Kab Kotim, Kepala BPN Kotim, Camat, Lurah dan Kades di Kecamatan Telaga Antang. Dalam sambutannya Bupati Kotim menyampaikan kehadirannya untuk silaturahmi dengan masyarakat di Kecamatan Telaga Antang dan sekitarnya. Lain daripada itu beliau menyampaikan program “Prona” (Program Badan Pertanahan Nasional) yang merupakan program Nawacita Presiden Jokowi yaitu membangun masyarakat Indonesia dari pinggiran atau pedesaan, maka dari itu dengan program pemerintah daerah yang bekerjasama dengan BPN dalam membagi sertifikat tanah kepada masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat punya jaminan hukum pasti atas kepemilikan tanah yang kuat dan juga bisa dijadikan sebagai agunan pada bank sehingga bisa jadi modal untuk usaha demi kesejahteraan masyarakat. Disambutan terakhirnya disampaikan permintaan kepada Camat untuk mendata anak usia sekolah SD dan SMP dari keluarga yang tidak mampu karena akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah berupa sepatu, tas, baju, celana, topi, dasi dll agar tidak ada alasan anaknya untuk tidak sekolah supaya bisa menuntut ilmu. (Imam)
Tuesday, 02 April 2019 06:58

Bupati Kotim Kunker ke Kec.Cempaga Hulu

Bupati Kotawaringin Timur beserta Rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kec. Cempaga Hulu pada Senin (1/4/19) dalam rangka “Peletakan batu pertama Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kec. Cempaga Hulu”. Turut hadir dalam acara tersebut Sekda Kab. Kotim, anggota DPRD Kab. Kotim, Camat Cempaga Hulu, Perwakilan Perusahaan di wilayah Kecamatan Cempaga Hulu serta SOPD lingkup Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam sambutannya Bupati menyampaikan bahwa peletakan batu pertama ini sebagai “Pintu Gerbang” ekonomi bagi masyarakat Kotim bagian timur, artinya dengan terbentuknya RS Pratama ini bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia khususnya Kab. Kotim. Bupati juga mengatakan bahwa rencananya akan memberi nama RS Pratama ini dengan RS Cilik Riwut, beliau juga mengucapkan terimakasih kepada masyarakat, perusahaan di Cempaga Hulu, Kades dan Camat yang telah banyak membantu berdiri RS Pratama ini. (Imam)
Kunjungan Bupati Kotim beserta rombongan di Kec. Mentaya Hulu, Rabu(3/4/19) bertempat di Aula Kec. Mentaya Hulu yaitu dalam rangka silaturahmi dengan camat beserta seluruh lurah/kades dan tokoh masyarakat setempat. Sebelum Bupati membacakan sambutannya terlebih dahulu di awali dengan sambutan dari ketua BPN sampit, beliau mengatakan supaya masyarakat di kotim segera mengurus kepemilikan tanah untuk di sertifikatkan atas Perintah Presiden Jokowi dan ±7000 sertifikat sudah di bagi pada Tahun 2018 dan untuk Tahun 2019 BPN di targetkan akan membagikan ±3000 sertifikat secara “GRATIS” dengan tujuan supaya masyarakat dengan sertifikat itu supaya dapat kepastian hukum yang kuat dan juga tidak ada lagi sengketa lahan lagi di masyarakat Kab. Kotim. Sambutan selanjutnya disampaikan Bupati Kotim Supian Hadi S.Ikom bahwa dengan adanya “MAJA LEWU” ini dengan maksud mengantisipasi masyarakat ada kekurangan pembangunan di pedesaan nantinya akan dievaluasi sebagai bahan Bupati dan anggota DPRD Kab. Kotim, juga melalui “Anggaran Dana Desa (ADD)” supaya masyarakat betul-betul bisa mamanfaatkan untuk pembangunan yang paling prioritas misalnya, jembatan, jalan, gorong-gorong, pustu, polindes, dsb. Terakhir Bupati berpesan untuk tanggal 17 april nanti supaya bisa menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, karena persatuan itu penting, jangan ada perpecahan antara keluarga, tetangga, golongan hanya gara-gara beda partai atau pemilihan dan hindari penggunaan media social yang tidak berguna jangan saling mencemooh sesama pengguna media karena kesalahan kita bisa berakibatkan fatal melanggar UU ITE yang besar sangsinya. (Imam)

Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK dan HARI Keluaraga Nasional (HARGANAS) Tahun 2019 ini, dengan mengangkat tema “DENGAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT, MASYARAKAT HARI KESATUAN GERAK PKK DAN HARI KELUARGA NASIONAL, KITA DAYAGUNAKAN PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DESA”. Acara Puncak Pencanangan BBGRM Tingkat Provinsi Kalteng dilaksanakan pada Kamis (4/4/19) bertempat di lokasi Ikon Jelawat Sampit Kab Kotim. Acara di awali dengan sambutan ketua panitia Bpk Hamka, beliau menyampaikan tentang dasar pelaksaan, maksud dan tujuan kegiatan serta dasar pembiayaan kegiatan dalam penyelenggaraan pencanangan BBGRM ini dilaksanakan secara sharing dana antara Pemerintah Provinsi Kalteng dengan Pemkab Kotim. Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Kalteng beserta istri , ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalteng, BKKBN RI, Bupati/Walikota se-Kalteng, Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se-kalteng, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah KabKotim, Kepala Badan/Dinas/Intansi Vertikal Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota Se-Kalteng, Tim penggerak PKK Provinsi Kalteng beserta anggota, Tim penggerak PKK Kabupaten/Kota Se-Kalteng beserta anggota, Pimpinan Perusahaan di KabKotim, Camat, Kepala Desa, Lurah, Ketua TP-PKK Kecamatan dan Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan beserta jajaran, pengurus Lembaga Kemasyarakatan serta Tokoh Masyarakat. Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Keluarga Nasional yang dilaksanakan ini merupakan agenda tahunan skala nasional yang juga diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menandakan bahwa momentum peringatan ini, memiliki kedudukan yang cukup penting dan strategis, terutama dalam mendorong dan meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat untuk terus membudayakan dan melestarikan semangat kegotong-royongan yang telah menjadi jati diri, karakter dan ciri khas masyarakat, serta merupakan warisan budaya bangsa yang tidak ternilai harganya. Dalam sambutannya Gubernur Kalteng berharap agar kegiatan ini, bukan saja menjadi kegiatan rutinitas tahunan semata, namun lebih dari itu, kegiatan ini dapat memberikan efek positif dan manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi terciptanya penguatan integrasi social dalam pelaksanaan pembangunan, serta dapat meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggungjawab masyarakat, terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Hal lain yang juga tidak kalah penting, bahwa momentum kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi, untuk bertatap muka secara langsung dan berdialog dengan masyarakat, sehingga tidak ada jarak pemisah antara pemimpin dengan yang dipimpin, antara Gubernur dengan rakyatnya. Diakhir sambutannya beliau berpesan agar Gotong Royong bukan hanya dijadikan sebagai slogan atau sebatas kata-kata saja, namun harus dibuktikan dan di implementasikan dalam kehidupan sehari hari. Budaya Gotong Royong harus diwujudkan dalam sebuah tindakan yang nyata, karena Gotong Royong merupakan kekuatan dan modal social dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam menatap masa depan yang lebih baik. Diharapkan dengan momentum pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong yang dilaksanakan ini, sebagai wahana untuk kembali mengingatkan dan menanamkan kepada seluruh masyarakat, akan arti penting dan manfaat budaya Gotong-Royong di dalam kehidupan bermasyarakat.(Imam)