07 Maret 2019

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dr. Drs. Bahtiar M.Si, dan dihadiri oleh para pengurus PPID Provinsi, Kabupaten dan Kota Regional yang meliputi Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Rabu (6/3/2019) bertempat di Swiss Belhotel Mangga Besar Jakarta. Rapat Koordinasi mengangkat Tema " Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Teknik Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Dalam Menjawab Tantangan Keterbukaan Informasi Publik Era Digitalisasi".

Ketua Pelaksana Dr. Handayani Ningrum, SE, M. Si, yang merupakan Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi PUSPEN-SEKJEN Kemendagri melaporkan pada tahun ini Kemendagri akan mengumpulkan para Pengelola Pengaduan Masyarakat dan PPID dari seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kegiatan akan diselenggarakan dalam 3 Regional, Regional Pertama di selenggarakan di Jakarta dengan mengundang peserta berasal dari Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Regional Kedua rencananya akan di selenggarakan di Makassar pada tanggal 18-19 Maret 2019 dengan mengundang peserta dari Maluku, Sulawesi dan Papua dan pada Regional Ketiga rencananya akan di selenggarakan bulan Juli 2019 dengan mengundang peserta dari Sumatera. Adapun Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan ini Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910-8711 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah, memberikan sosialiasi terkait penyusunan informasi publik yang berkualitas dan teknik penetapan daftar informasi yang dikecualikan, membangun sinergitas yang baik antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Daerah, khususnya fokus pada kali ini adalah dalam hal pengelolaan informasi public serta mendorong Pemerintah Provinsi untuk mengambil langkah-langkah yang lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota yang ada dibawahnya.

Peserta rapat yang hadir dalam kegiatan ini berjumlah 209 orang terdiri dari Para Pejabat Pengelola Informasi, Data dan Dokumentasi (PPID) dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Para Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Di dalam Pasal 23 UU KIP dijelaskan bahwa Komisi Informasi (KI) adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan menetapkan teknis standard layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi / ajudikasi non litigasi. Dalam hal tersebut Kemendagri mendorong kepada seluruh Pemerintah Provinsi untuk membentuk Komisi Informasi Provinsi (surat Sekjen.Kemendagri nomor 061/6317/SJ tanggal 24 agustus 2018). Pemerintah Daerah wajib membentuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) KI Pusat Tahun 2018, Provinsi yang Informatif adalah Prov. Jateng, DKI Jkt, Kalbar dan Jabar. Kemudian yang menuju informatif yaitu Aceh, NTB, Kalteng, Sumbar dan Sumsel dan yang cukup informatif adalah Jatim, Kaltim, Banten, Sumut, Papua dan Bali. Sedangkan diluar provinsi diatas merupakan provinsi yang tidak informatif dan kurang informatif terdapat 19 provinsi.

Dengan demikian langkah-langkah yang dilakukan untuk peningkatan kualitas keterbukaan informasi pada Pemerintah Daerah diantaranya melaksanakan kewajiban minimal menyusun daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan, meja layanan informasi, layanan informasi digital, menyusun laporan informasi dan dokumentasi tahunan, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk membuat visual content serta membangun komunikasi internal yang sinergis. Diharapkan peran PPID bisa berjalan maksimal dengan melakukan menjaga netralitas, menguasai dan mengimplementasikan Per-UU yang berlaku, terus meningkatkan koordinasi ke pusat dan daerah, menolak politik uang, sara, hoax serta ujaran kebencian.

Diakhir sambutannya ketua pelaksana berpesan kepada seluruh peserta Rakor untuk dapat mengikuti kegiatan dengan baik sampai berakhirnya acara sehingga dapat memperoleh ilmu, saling bertukar pengalaman yang mana nantinya bisa diterapkan untuk kemajuan PPID di daerah masing-masing.

 

06 Maret 2019

Longmarch Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 dalam upaya memberikan wadah bagi anggota Pramuka Tingkat Penegak/Penggalang/dan Pandega di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk meningkatkan mentalitas dan kreatifitas serta kerja sama tim yang baik, telah dilaksanakan Longmarch Samuda-Sampit dengan jarak 45 km.

Longmarch dilaksanakan pada tanggal 5 maret 2019, dilepas dari Samuda oleh Camat Mentaya Hilir Selatan Drs. H. Sahrial pada pukul 14.00 WIB dan tiba di Sampit pada tanggal 6 Maret 2019 pagi.

Kegiatan ini atas dasar program kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019, dan panitia kegiatan Longmarch adalah pengurus kwartir cabang gerakan pramuka kabupaten kotawaringin timur, pengurus dewan kerja cabang kotawaringin timur, dan biaya kegiatan diperoleh dari kwarcab kotawaringin timur, kontribusi peserta, serta dari sponsor.

Peserta kegiatan Longmarch berjumlah 283 anggota Pramuka yang aktif di Gugus Depan masing-masing dan Satuan Karya Pramuka yaitu :

  1. SAKA KOMINFO
  2. SMAN 1 CEMPAGA
  3. SMAN 1 MENTAYA HILIR UTARA
  4. SMAN 1 MENTAYA HILIR SELATAN
  5. SMAN 1 MENTAYA HULU
  6. SMAN 1 CEMPAGA HULU
  7. SMAN 2 SAMPIT
  8. SMAN 2 DANAU SEMBULUH
  9. SMAN 3 SAMPIT
  10. SMAN 1 KOTA BESI
  11. SMAN PGRI 2 SAMPIT
  12. MAN KOTAWARINGIN TIMUR
  13. SMAN 1 PARENGGEAN
  14. SMKN 1 CEMPAGA
  15. SMKN 1 KOTA BESI
  16. SMKN 1 ANTANG KALANG
  17. SMKN 2 KATINGAN HILIR
  18. SMKN 2 MENTAYA HULU
  19. SMKN 4 SAMPIT
  20. SMK PGRI SAMPIT
  21. SMAS KATOLIK TARUNA JAYA
  22. SAKA BHAYANGKARA KOTIM
  23. SMKN 1 PULAU HANAUT
  24. SAKA BAHARI KOTIM
  25. SAKA BAKTI HUSADA KOTIM
  26. SAKA WIRAKARTIKA KOTIM
  27. SMP MUHAMMADIYAH SAMPIT
  28. SMPN 4 SAMPIT
  29. SMPN 1 KOTA BESI
  30. SMAN 1 SAMPIT
04 Maret 2019

Pelantikan anggota pengurus TP-PKK Kab. Kotim sisa masa bakti 2016 – 2021 yang diselenggarakan di Gedung Serba Guna Sampit(4/3) dihadiri oleh : Bupati Kotim, Wakil Bupati, Sekda Kotim, SOPD, seluruh Camat Sekotim, Pengurus PKK tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Lurah serta tamu undangan.

Acara pertama pembacaan tentang penetapan keanggotaan tim penggerak PKK Kabupaten Kotawaringin Timur sisa masa bakti 2016 - 2021.Selanjutnya penyampaian sambutan dari Bupati Kotim diantaranya beliau menyampaikan bahwa keanggotaan PKK bersifat sukarela, tidak ada honor atau insentif, tetapi lebih pada pengabdian semata. Dengan dilantinya anggota tim penggerak PKK kabupaten Kotawaringin Timur ini, maka harus segera diikuti dengan dilantiknya ketua - ketua tim penggerak PKK Kecamatan/Kelurahan dan Desa. Sehingga secara organisasi tim penggerak PKK dapat menjalankan fungsinya sebagai kelembagaan. Dengan sisa masa bakti ini, masih ada tiga tahun bagi anggota untuk melaksanakan tugas sebagai penggerak, penyuluh, pengelola dan pembinaan potensi masyarakat, khususnya keluarga. Sejalan dengan hakekat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang akan terujut apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat melaksanakan dengan baik. Maka peran gerakan PKK sebagai mitra Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, haruslah sejalan seirama.

Selama ini gerakan PKK telah mempunyai sepuluh program pokok PKK yang terbukti mampu menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat disegenap pelosok Desa dan Kelurahan di Indonesia. Dimana dalam pelaksanaan programnya senantiasa melibatkan masyarakat secara aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan serta pengembangan hasil - hasilnya. Sepuluh program pokok PKK yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan. Jangan menonton, arinya perlu variasi jenis kegitan yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing - masing Daerah/Kecamatan/Kelurahan/Desa. Harapan saya tim penggerak PKK kabupaten Kotawaringin Timur lebih mampu melihat kondisi yang terjadi saat ini, dimana perubahan selalu terjadi,demikian pula dengan tantangan yang di hadapi baik menyangkut sumber daya alam manusia, pergeseran tata nilai, pemanfaatan sumber daya alam dan perkembangan iptek.

Dengan demikian tim penggerak PKK Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan/Desa di tuntut untuk penyesuaian dimana “perlu mempunyai program - program unggulan yang menjadi ciri khas gerakan PKK disetiap tingkatan.” Tim penggerak PKK diharapkan terus membina kader - kader yang sudah ada menjadi kader yang berdidikasi, kreatif dan terlatih. Sehingga mampu mendampingi masyarakat dalam berbagai kegiatan.

 

 

By : Imam Muchson

Cari Berita

Kalendar Berita

« April 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Hubungi Kami

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur :

Jl. A. Yani No. 118 Sampit 74322 - Kalimantan Tengah

Telpon : +625312068544
Fax : +625302068545
Email : diskominfo@kotimkab.go.id
Instagram : @kominfo.kotim
Facebook : Kominfo Kotim
Twitter : @diskominfokotim

 

Lokasi

InfoGrafis1

InfoGrafis2

InfoGrafis3

InfoGrafis4