Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menggelar Rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2018 di Aula Bappeda pada Rabu tanggal 5 Desember 2018 dihadiri oleh Wakil Bupati Kotawaringin Timur yang mewakili Dandim 1015 Sampit, yang mewakili Kapolres Kotawaringin Timur, pimpinan Bank Kalteng Cabang Sampit, SOPD, Camat, BUMN dan BUMD.

Wakil Bupati Kotawaringin Timur Drs. H.M Taufiq Mukri, SH, MM. dalam sambutannya mengatakan bahwa, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur yang tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016-2021 yaitu:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MADANI, DINAMIS, MANDIRI DAN BERDAYA SAING DALAM SUASANA RELIGIUS, KEBERSAMAAN, AMAN DAN SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan Visi tersebut dijabarkan melalui sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berahlak.
2. Mengembangkan penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
4. Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya.

Dengan menekankan pada 9 prioritas pembangunan yaitu :

1. Infrastruktur
2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat
3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
4. Ketahanan pangan
5. Penguatan pemerintahan desa
6. Pemberdayaan ekonomi
7. Pelestarian lingkungan hidup
8. Penanggulangan bencana
9. Pariwisata dan pelestarian budaya

Penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari prioritas ke 2 yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan data statistik tahun 2017 angka kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 6,24 % atau 27.700 jiwa, menurun dari tahun 2016.

Sesuai dengan target akhir RPJMD tahun 2016-2021, pada tahun 2021 angka kemiskinan sebesar 5%, mengingat angka kemiskinan tersebut sangat erat kaitannya dengan kebijakan secara makro dan perhitungan berdasarkan kebutuhan konsumsi dengan 2100 kalori artinya apabila adanya kenaikan harga bahan pokok maka garis kemiskinan juga akan meningkat dan pendapatan masyarakat miskin tidak meningkat maka akan sulit untuk mengeluarkan mereka dari jurang kemiskinan, maka diperlukan upaya bagaimana menigkatkan pendapatannya serta mengurangi beban pengeluarannya melalui perlindungan sosial bagi masyarakat miskin tersebut.

Upaya pengentasan kemiskinan agar berjalan secara sinergis dan berkelanjutan harus dilakukan penyusunan program dan kegiatan pembangunan bersinergi antara perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin, atau penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu program penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk benar-benar diterima dan dinikmati oleh masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. KetepatanTARGETING dimasing-masing program atau keselarasan TARGETING antar berbagi program sangat penting untuk diarahkan kepada sasaran yang miskin dan wilayah miskin.

Pemerintah Daerah dan Program Nasional melalui Perangkat Daerah sudahmelaksanakan berbagi kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan seperti :

1. Bantuan untuk masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang preminya dibayarkan melalui Anggaran Pedapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Program jaminan persalinan untuk masyarakat miskin.
3. Bantuan Beasiswa Gerbang Mentaya yang ditujukan untuk siswa berprestasi/mahasiswa tidak mampu.
4. Bantuan rehab rumah tidak layak huni.
5. Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
6. Bantuan Transportasi Untuk Beras Sejahtera (RASTRA) dari titik distribusi ke penerima manfaat.
7. Program keluarga harapan sebanyak 12.293 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
8. Bantuan untuk lansia miskin dan anak-anak panti asuhan.
9. Bantuan untuk rumah tangga menggunakan air bersih/air minum yang cakupannya sudah mencapai 76,62%.
10. Bantuan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL-D) Individual Sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK).
11. Bantuan pembangunan rumah untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kec. Bukit Santuai (Desa Tumbang Tawan dan Desa Lunuk Bagantung sebanyak 95 Kepala Keluarga (KK).

Permasalahan kemiskinan tidak hanya dapat diselesaikan dalam satu bidang saja, karena pemersalahan kemiskinan sangat multi dimensi, oleh karena itu perlu dukungan dari semua kalangan baik swasta, dunia usaha, dan masyarakat. Peran serta semua Stakeholder, untuk menyamakan persepsi dan langkah kongkrit dalam mengatasi permasalahan dan upaya penanggulangan kemiskinan.

Selain itu juga kita berharap kepada masyarakat itu sendiri untuk mau dan berusahan keluar dari kemiskinan.

Berdasarkan data mikro atau BDT 2015 dari Desil 1 sampai dengan Desil 4 atau penduduk sangat miskin, miskin, hamper miskin dan rentan miskin berjumlah 102.504 jiwa. Kebijakan yang dapat kita laksanakan disesuaikan dengan kondisi kemiskinan tersebut, seperti pada Desil 1 dan 2, yaitu sangat miskin dan miskin menjadi sasaran prioritas program yang dapat kita berikan pada mereka dalam bentuk apa, dan bagaimana pengaruhnya.

Tema pada Rapat Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Tahun 2018 ini adalah “Mempertajam Program Dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2020 dengan mengacu pada rencana aksi daerah strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RAD-SPKD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021”.

Pemerintah Daerah sangat fokus dalam Penanggulangan Kemiskinan, hal ini ditandai dengan adanya dokumen Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Untuk itu saya meminta kepada semua perangkat daerah untuk mangacu hal tersebut dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020, dan meminta kepada semua Perangkat Daerah untuk membuat inovasi program dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam waktu tidak lama lagi kita memasuki tahun 2019. Untuk itu saya meminta kepada semua Perangkat Daerah khususnya dalam memberikan pelayanan atau pelayanan publik agar lebih maksimal, tidak hanya pada masyarakat miskin saja, tetapi kepada semua masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kepada semuaCamat se Kabupaten Kotawaringin Timur, saya meminta agar lebih mencermati dan memperhatikan kondisi masyarakat di wilayah masing-masing, dan melihat apa yang bisa dikembangkan untuk membuka lapangan usaha agar dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait, dan saya juga meminta agar seluruh Camat memperhatikan situasi dan kondisi keamanan diwilayahnya masing-masing karena pada tahun 2019 kita akan melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif.

Dalam acara tersebut juga disampaikan paparan oleh :

• Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur
• Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur
• Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur

Mengantisipasi maraknya kasus pungutan liar yang terjadi belakangan ini, aparat penegak hukum (APH) gencar melakukan sosialisasi. Tak terkecuali dengan APH yang tergabung dalam Tim Satgas Saber Pungli Kab. Kotim.
Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Parenggean, Tim Saber Pungli Kab. Kotim melakukan sosialisasi pemberantasan pungutan liar (5/12). Sasaran sosialisasi adalah para kepala sekolah, komite sekolah, kepala instansi dan panitia pilkades yang ada di wilayah Kecamatan Parenggean.
Ketua Tim Saber Pungli Kab. Kotim yang diwakili Kasi Intel Benny Kurniawan Fitrianto, SH, MH, meminta agar masyarakat turun berpartisipasi dan berperan aktif dalam pemberantasan pungutan liar serta tidak takut untuk melapor kepada APH apabila menemukan praktik pungli.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur menggelar kegiatan Simah Laut di Desa Ujung Pandaran, Sabtu (1/12/18) dihadiri oleh Wakil Bupati HM Taufiq Mukri, SH, MM, unsur Muspika Kec Teluk Sampit, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat Kotawaringin Timur. Kegiatan ini merupakan salah satu agenda tetap / tahunan Pemkab Kotim.. Namun yang berbeda pada tahun ini yaitu ditiadakannya ritual larung sesaji ke laut.

Tradisi Simah Laut ini adalah syukuran dan sekaligus memanjatkan do’a tolak bala harapannya adalah bagi masyarakat nelayan mereka bekerja juga mendapat berkah dari Tuhan YME dan hasil yang didapat bisa bertambah dan berlimpah ruah dan juga diharapkan dengan adanya do’a tolak bala ini menghindarkan semuanya dari gangguan – gangguan yang mungkin menghambat kegiatan – kegiatan masyakat di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dalam sambutannya Bapak Wakil Bupati Kotawaringin Timur  mengharapkan sektor budaya dan pariwisata akan menjadi salah satu program unggulan melalui lintas satuan kerja perangkat daerah secara komprehensif dan terpadu dapat mengambil langkah – langkah konkrit dalam pembangunan budaya dan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur,  Selain itu juga perlu kerjasama semua pihak sehingga akan terciptanya para pelaku budaya, Pemerintah dan Masyarakat. Budaya yang memiliki sinergitas dalam mengangkat dan mengembangkan budaya daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini dapat kita lihat sekarang dimulai dengan penataan infrastruktur, penataan daerah obyek wisata dan budaya serta wisata religious. Melalui simah laut ini di harapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur dapat mendorong dan menemukan pola pengembangan budaya.

By : Dani