Newsflash

  • Selamat HUT Kab. Kotawaringin Timur ke-59 -

    '

  • Selamat Datang Di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur -

    '

Bidang Pembangunan Ekonomi

PDF Cetak Surel

A. Bidang Pembangunan Ekonomi Daerah

1. Revitalisasi Pertanian

1.1 Tanaman Pangan dan Hortikultura

a. Kebijakan :

1. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat Kotawaringin Timur yang berbasis pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan memnfaatkan potensi sumber daya lokal dan perwilayahan komoditas pertanian.

2. Mengembangkan kegiatan agribisnis tanaman holtikultura yang memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pendapatan petani dan mempunyai pasar yang jelas dan prospektif.

3. Mempercepat permasyarakatan inovasi teknologi dan sistem agribisnis kepada masyarakat pengguna melalui medeia diseminasi untuk meningkatkan pendapatan keluarga tani.

b. Program Strategis :

1. Peningkatan produksi tanaman pangan.

2. Pengembangan komoditas unggulan.

3. Pengembangan agribisnis hulu dan hilir.

4. Pengembangan program rintisan dan akselerasi permasyarakatan inovasi teknologi pertanian (Prima tani).

2. Bidang Perikanan dan Kelautan

a. Kebijakan :

1. Meningkatkan kemampuan aparatur, pembudidayaan ikan, nelayan dan masyarakat pesisir.

2. Penerapan teknologi unggulan yang prospektif dan ekonomis.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan.

4. Membangun dan mengembangkan usaha perikanan yang ramah lingkungan.

5. Menciptakan sistem kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir atas dasar kemitraan dan kewirausahaan.

6. Menciptakan sistem ketatalaksanaan dari sitem informasi yang efisien dan efektif.

7. Mendorong pengembangan produk yang bernilai ekspor dan pemenuhan konsumsi dalam negeri.

8. Mendorong pengembangan kawasan pesisir, pantai, dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan pengembangan usaha bahari.

b. Program Strategis :

1. Pengembangan pusat pelatihan perikanan dan kelautan.

2. Peningkatan produksi perikanan.

3. Pengembangan kegiatan agribisnis perikanan.

4. Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan.

3. Bidang Peternakan

a. Kebijakan :

1. Meningkatkan ketersediaan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan daging dan telur di Kotawaringin Timur dan sekitarnya.

2. Meningkatkan peranan peternakan dalam mendukung ekonomi kerakyatan dengan integrasi sawit-sapi.

3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak.

b. Program Strategis :

1. Pengembangan produksi peternakan.

2. Pengembangan pencapaian swasembada daging.

3. Penataan distribusi hasil peternakan.

4. Pemberdayaan petani dan peternak.

5. Pengembangan agribisnis peternakan.

4. Bidang Perkebunan

a. Kebijakan :

1. Mengembangkan komoditas tanaman perkebunan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan berorientasi ekspor.

2. Pengembangan kelapa sawit sejuta hektar dengan pola kemitraan perkebunan rakyat dengan perkebunan besar swasta serta pola swadaya berbantuan.

3. Memanfaatkan kelembagaan dalam rangka kemandirian usaha tani.

4. Memanfaatkan kelembagaan dalam rangka kemandirian usaha petani.

5. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya lahan dan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

6. Mengembangkan tekhnologi terapan melalui pengkajian-pengkajian lokal spesifik.

7. Mengembangkan wilayah-wilayah sentra produk dengan pendekatan kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN).

8. Meningkatkan pelayanan dan menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong investasi di bidang perkebunan besar.

9. Menumbuhkembangkan industri yang berbasis hasil perkebunan.

10. Menumbuhkembangkan peluang pasar komoditi perkebunan yang kompetitif.

b. Program Strategis :

1. Pengembangan komoditas unggulan perkebunan.

2. Peningkatan produksi dan pengolahan hasil perkebunan.

3. Pengembangan PIR – Swadaya.

4. Pelatihan dan pendidikan petani, tenaga kerja perkebunan dan aparatur perkebunan.

5. Pengembangan agroindustri perkebunan.

5. Bidang Kehutanan

a. Kebijakan :

1. Memberantas penebangan liar dan perambahan hutan.

2. Merehabilitasi hutan dan lahan.

3. Mengendalikan kebakaran hutan hutan dan lahan

4. Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat tentangf pentingnya fungsi hutan bagi kehidupan.

5. Mengendalikan kekayaan keaneka ragaman hayati terutama pada kawasan konservasi dan hutan lindung.

b. Program Strategis :

1. Perlindungan dan pengamanan hutan.

2. Rehabilitasi hutan, lahan dan konservasi sumber daya hutan.

3. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

4. Penyuluhan masyarakat tentang pentingnya hutan bagi kehidupan manusia.

5. Mengendalikan kawasan mangrove di sepanjang pantai.

6. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

a. Kebijakan :

1. Memperbesar kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan memberikan prioritas kepada pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dn menengah.

b. Program Strategis :

1. Meningkatkan pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui penciptaan iklim usaha bagi UMKM, pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM, pemberdayaan usaha skala mikro dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

7. Peningkatan daya Saling Simpul Agribisnis/Agroindustri

a. Kebijakan :

1. Peningkatan daya saing agribisnis yang berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah.

2. Percepatan terbentuknya sub-sistem agroindustri yang dititik-beratkan pada pengembangan industri-industri yang berdaya saing tinggi, produk berkualitas dan harga mampu bersaing di pasar regional, domestik dan internasional.

3. Pemberian iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan agribisnis dan agroindustri secara terpadu.

b. Program Strategis :

1. Pengembangan sumber daya manusia meliputi pengembangan Pelatihan Agribisnis dan Poli-Agro dan Pelatihan Sarjana Penggerak Agribisnis.

2. Percepatan pembangunan sistem sarana dan prasarana penunjang kawasan agropolitan.

3. Pengembangan sistem informasi dan promosi usaha.

8. Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan BUMD

a. Kebijakan :

1. Meningkatkan/mengoptimalkan kinerja dan daya saing Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan penerimaan terhadap keuangan daerah.

2. Pemanfaatan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

3. Pengaturan ruang lingkup pekerjaan dan kewenangan serta struktur kelembagaan.

b. Program Strategis :

1. Peningkatan pengelolaan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah.

2. Peningkatan manajemen usaha.

3. Penataan struktur kelambagaan dan personalia.

4. Peningkatan sumber daya manusia pengelola.

5. Pengembangan bisnis (business development)

9. Peningkatan Investasi dan Eksport Non Migas

a. Kebijakan :

1. Peningkatan investasi dan ekspor non migas dan peningkatan daya saing dan revitalisasi pertanian dalam arti luas.

2. Pemberian insentif regulasi untuk kemudahan berinvestasi.

3. Perwujudan jaminan keamanan dan stabilitas usaha.

4. Peningkatan kerja sama perdagangan dalam rangka pengembangan investasi dan ekspor produk daerah.

b. Program Strategis :

1. Pengembangan sumberdaya lokal secara optimal dan berdaya saing.

2. Peningkatan deregulasi dan debirokrasi perijinan melalui peningkatan pengelolaan perijinan usaha secara terpadu (one roof services).

3. Peningkatan kerjasama perdagangan antara pemerintah daerah dengan negara lain.

4. Peningkatan kerjasama keamanan terintegrasi dengan unsur pendukung keamanan.

10. Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro

a. Kebijakan :

1. Melaksanakan spesialisasi produksi berdasarkan potensi sumberdaya lokal pada setiap kecamatan.

2. Meningkatkan keunggulan kompetitif dari produk-produk yang dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi.

3. Pendataan potensi PAD serta pengembangan manajemen asset dan properti daerah.

4. Pengembangan dan pembaharuan database potensi

b. Program Strategis :

1. Peningkatan produksi melalui peningkatan pelayanan saprodi yang lebih baik.

2. Penyesuaian aturan main antara investor dengan pemerintah daerah melalui perda baru.

3. Pendataan potensi PAD serta pengembangan manajemen asset dan properti daerah.

4. Pengembangan dan pembaharuan database potensi sosial-ekonomi daerah.

5. Pengembangan perencanaan bisnis (business plan).

11. Penanggulangan Kemiskinan.

a. Kebijakan :

1. Pengurangan dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan strategi pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat.

2. Mengupayakan pertumbuhan ekonomi minimal 6,5% per tahun yang diimbangi dengan kebijakan pemerataan dan pemihakan kepada kelompok miskin dan paling rawan terhadap proses pembangunan dengan prioritas pada pengurangan kemiskinan.

b. Program Strategis :

1. Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan untuk memenuhi hak-hak dasar seperti : hak atas pangan, hak atas pelayanan kesehatan, hak atas layanan pendidikan, hak atas pekerjaan dan usaha, hak atas perumahan, hak atas air bersih, hak atas tanah, hak atas SDA dan lingkungan hidup, hak atas rasa aman dan hak untuk berpartisipasi.

2. Pengembangan wilayah untuk mendukung pemenuhan hak dasar seperti percepatan pembangunan pedesaan, revitalisasi pembangunan perkotaan, pengembangan kawasan pesisir dan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

12. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

a. Kebijakan :

1. Membuka peluang kerja dan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

2. Meningkatkan kesiapan calon tenaga kerja menyesuaikan dengan bursa tenaga kerja yang diminatinya dan mendorong pengusaha untuk meningkatkan mutu tenaga kerjanya secara sistematis.

3. Meningkatkan kesejahteraan dan melindungi hak-hak pekerja dan keluarganya melalui pengawasan pelaksanaan pengupahan dan pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja dengan melibatkan organisasi pekerja.

4. Mengembangkan hubungan industrial tenaga kerja sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pengusaha dan tenaga kerja.

5. Melakukan regulasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

6. Membuka, mengembangkan dan memberdayakan kawasan transmigrasi.

b. Program Strategis :

1. Perluasan kesempatan kerja dan pengembangan informasi ketenagakerjaan.

2. Pelatihan calon tenaga kerja dan tenaga kerja melalui pendidikan pada Balai latihan kerja mandiri dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis.

3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengupahan, program jaminan sosial tenaga kerja, dan peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan lainnya.

4. Pengembangan dan pelatihan tentang sistem hubungan industrial untuk pengusaha dan serikat pekerja.

5. Penyusunan peraturan daerah tentang ketenagakerjaan.

6. Pembukaan, pengembangan dan pemberdayaan kawasan transmigrasi.