Diana Irawati

Diana Irawati

Bertempat di Depo Sampah SEHATI 01 Jl. Pelita Sampit, Jum'at (22/2/2019), anak - anak TK. Bhayangkari beserta guru - guru pendamping telah mengadakan kunjungan ke Depo Sampah SEHATI (Sehat Harga Mati) 01 Jl. Pelita Sampit dalam rangka melihat langsung tahap proses pengolahan sampah di depo tersebut. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PSL B3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur Gatot Ismutarto, SE, MM pada kesempatan tersebut telah menjelaskan dan mengenalkan tentang fungsi Depo Sampah serta proses pengolahan sampah yang dibedakan dari organik dan non organik. Para guru - guru juga mempersilahkan para anak TK Bhayangkari untuk bertanya langsung tentang hal yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, serta para guru juga menghimbau anak - anak agar memberitahukan kepada orang tuanya dalam menggunakan tempat air minum kemasan plastik, untuk mengurangi polusi sampah.
Banyak objek wisata yang berada di Kabupaten Kotawaringin Timur. Ini tentunya mendukung Program menjadikan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Kota Wisata. Lokasi wisata ini perlu di dorong menjadi kegiatan yang menarik. Melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Timur membuat sebuah buku kumpulan kegiatan dan objek wisata yang bisa menjadi panduan. Beberapa objek berada di dalam kota, lokasinya tidak begitu jauh dari pusat kota. Dengan dukungan perhotelan yang tersedia dan bagus ini menjadi dukungan pihak swasta dalam pengembangan wisata di Kabupaten Kotawaringin Timur. Kedepan, even wisata akan di tata kembali untuk menjadi Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mengembangkan smart branding untuk menuju smartcity. Buku Panduan Wisata dapat di unduh melalui https://s.id/pariwisatakotim
Kementerian Pertanian melaksanakan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura dialokasikan ke Kabupaten/Kota di Indonesia. Melalui program tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan melakukan Pengembangan Bawang Merah. Kegiatan Syukuran Panen Bawang Merah yang dilaksanakan di Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian, Camat Mentaya Hulu, Kapospol Tangar, Kades Tangar, perwakilan Perkebunan di sekitar desa Tangar, serta Kelompok Tani lingkup Desa Tangar, Desa Kapuk, dan Kelurahan Kuala Kuayan. Pada Sambutannya Kepala Dinas Pertanian KotawaringinTimur Bapak Ir. I Made Dikantara mengatakan bahwa Pemerintah terus mendukung sepenuhnya untuk Pengembangan Budidaya Tanaman Hortikultura, diantaranya Bawang Merah yang merupakan salah satu komoditas unggulan nasional serta komoditas pemicu terjadinya inflasi. Pengembangan yang dilakukan merupakan stimulan bagi kelompok tani, dimana nantinya diharapkan mampu mandiri dalam membudidayakan. Harapan dari Pemerintah agar budidaya yang telah dirintis dan sudah mulai berkembang saat ini bersifat berkelanjutan untuk mampu memenuhi permintaan pasar. Alokasi Kegiatan Pengembangan Bawang merah di Desa Tangar tahun 2018 seluas 2 Ha. Pelaksanaan Syukuran Panen Bawang merah merupakan pertanaman yang dilakukan pada akhir Tahun 2018 di Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu pada Kelompok Tani Manunggal Tekat kurang lebih seluas 0,25 Ha, Luasan pertanaman lainnya telah melaksanakan panen sebelumnya pada akhir tahun 2018. Pada Acara tersebut telah dilakukan umbian bawang merah dengan estimasi 13 Ton/Ha Umbi Basah. Kedepannya pada tahun 2019 dialokasikan ke Kabupaten Kotawaringin Timur Pengembangan Bawang Merah seluas 25 Ha dengan menggunakan umbi seluas 20 Ha dan 5 Ha dengan menggunakan TSS /Biji. Alokasi Kegiatan Pengembangan tersebar di Enam (6) Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, yakni Kec. Seranau, Kec. Parenggean, Kec. Mentaya Hulu, Kec. Baamang, Kec. MB. Ketapang, Kec. Telawang. Alokasi Kegiatan ini direncanakan penyebarannya dilakukan sekitar bulan Juni 2019. sumber : Dinas Pertanian Kab. Kotim
Sampit – Badan Perencanaan Pembangunan Derah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menyelenggarakan acara Forum Konsultasi Publik dalam Proses Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2020 dengan Tema “Optimalisasi Implementasi Good Governance Untuk Mendorong Pengembangan Infrastruktur, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa menuju Penguatan Ekonomi Masyarakat yang berwawasan lingkungan” pada tanggal 14 Februari 2019. Acara ini dilaksanakan dalam rangka menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada prioritas dan sasaran pembangunan RKPD Tahun 2020 yang mengundang Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur beserta anggota, Perguruan Tinggi, Pimpinan Perbankan, Instansi Vertikal, Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Asosiasi Profesi serta Kalangan Pers/Media. Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Bapak H.M Taufiq Mukri, SH.,MM dalam arahannya menyampaikan bahwa forum konsultasi Publik Penyusunan RKPD Tahun 2020 dapat menjadi salah satu media pembentukan komitmen seluruh Stakeholder pembangunan untuk mendukung konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada RKPD Tahun 2020. Oleh karena itu, Pembahasan pada Forum Konsultasi Publik ini, harus lebih cermat dan terintegrasi, serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat secara tepat dan strategis. Wakil Bupati Kotawaringin Timur H.M Taufiq Mukri, SH.,MM Dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Plt. Kepala Bappeda Kab.Kotim Ramadansyah, SE.,M.Ec.Dev menyampaikan Capaian RKPD Tahun 2017 berada pada kategori baik, dimana pada masing – masing Indikator Kinerja mencapai target yang telah di tentukan. Kepala Bappeda juga menyatakan pertemuan ini diharapkan dsapat membangun kepercayaan serta networking antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan, serta berkontribusi secara positif dan konstruktif sehingga kedepan akan memiliki dokumen perencanaan yang baik dan berkualitas, khususnya dengan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2020.
Pelantikan Kepala Desa Hasil Pilkades Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Kotawaringin Timur telah dilaksanakan pada hari Senin, 25 Pebruari 2019 bertempat di Gedung Serbaguna Sampit. Acara Pelantikan Kades dihadiri oleh Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kab.Kotim, Sekretaris Daerah, Kepala SOPD Kab.Kotim, Camat, Panpil dan Panwas Pilkades, dan Para Undangan lainnya. Dalam acara Pelantikan Kepala Desa tersebut Bp Bupati menyampaikan Sambutan di antaranya yaitu, bahwa seluruh Kepala Desa, khususnya Kepala Desa terpilih agar mengenali kondisi Sosial masyarakat Desa yang akan dipimpin, menggali potensi-potensi Desa yang ada, sehingga Ekonomi masyarakat Desa tumbuh dan berkembang, sehingga ada pergerakan kemajuan Desa, yang awalnya Desa Swadaya, bergerak menjadi Desa Swakarya dan akhirnya menjadi Desa Swasembada. Inilah yang kita harapkan bersama kedepan, ada perubahan Desa-desa yang ada di kabupaten Kotawaringin ini kearah yang lebih baik dan mandiri. Pelantikan Kepala Desa terpilih merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Perda Nomor 4 Tahun 2016 bahwa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan serentak dengan bertahap. Kita telah melakukan tahapan-tahapan pemillihan Kepala Desa serentak tahap kedua di Tahun 2018 yang lalu, mulai dari Penjaringan sampai dengan penetepatan Kades terpilih yang dari semua proses pemilihan Kepala Desa tersebut berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat Desa akan berdemokrasi, ini yang harus kita jaga bersama kedepan. Dari 168 Desa yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2017 yang lalu, sebanyak 77 Desa telah mengikuti pemilihan Kepala Desa serentak tahap pertama, dan telah ditetapkan dan dilantik menjadi Kepala Desa yang Defenitif. Tahun 2018 sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) desa mengikuti pemilihan Kepala Desa serentak tahap kedua, 48 (Empat Puluh Delapan) Kepala Desa terpilih dan sudah ditetapkan menjadi Kepal Desa dan akan dilantik dan akan mengucapkan sumpah dan janji hari ini. Perlu diketahui, bahwa Kepala Desa dapat diberhetikan, apabila di pengadilan terbukti dan berkekuatan hukumn tetap melakukan tindak pidana Korupsi penyelewengan dana desa. Untuk itu diminta kepada seluruh Kepala Desa agar berhati - hati dalam penggunaan dana desa dan ikuti petunjuk penggunaan dana desa serta tetap berkoordinasi dengan Dinas teknis terkait. Diharapkan Kepala Desa terpilih untuk semangat dalam menjalani tugas - tugas Pemerintahan Desa berilah yang terbaik buat desa. Tingkatkan peran PKK untuk memberdayakan kaum perempuan guna menunjang keterampilan kaum perempuan di desa. NAMA – NAMA KEPALA DESA YANG DILANTIK DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019 NO NAMA JABATAN 1 H. MOJU BETTI SUHERU KEPALA DESA JEMARAS 2 ZAINAL ABIDIN KEPALA DESA PENYAGUAN 3 HARMONIS KEPALA DESA TUMBANG KANIA 4 MASLANSYAH KEPALA DESA RANTAU SAWANG 5 REPANDI APRIADI KEPALA DESA KUIN PERMAI 6 SAPRUDIN KEPALA DESA REGEI LESTARI 7 SUGIANUR, S.Pd KEPALA DESA BAPINANG HULU 8 KADRIANSYAH, S.Pd KEPALA DESA BAPINANG HILIR LAUT 9 SIGIT PRANOTO A.M KEPALA DESA RAWA SARI 10 BAHRIANSYAH KEPALA DESA BAPINANG HILIR 11 H. MUSMULIADI KEPALA DESA HANTIPAN 12 MULYADI KEPALA DESA BAMADU 13 KURYADI KEPALA DESA BAGENDANG PERMAI 14 TEDIANSYAH KEPALA DESA BAGENDANG HULU 15 FITRIANNUR, S.IP KEPALA DESA BANGKUANG MAKMUR 16 SYAHRUDIN KEPALA DESA TELAGA BARU 17 KASMUDIN KEPALA DESA TINDUK 18 ASWANDI SYUKUR KEPALA DESA TERANTANG 19 NGAJO KEPALA DESA SERAGAM JAYA 20 ABDUL MUHID KEPALA DESA TERANTANG HILIR 21 SAPRANSYAH KEPALA DESA HANJALIPAN 22 AGUS PRAWITO, S.Pd KEPALA DESA KANDAN 23 SUPIAN HADI KEPALA DESA CEMPAKA MULIA BARAT 24 KAKAU KEPALA DESA SELUCING 25 IYUL KEPALA DESA TUMBANG KOLING 26 SUPRIANTO KEPALA DESA BERINGIN TUNGGAL JAYA 27 NOVALYANTO KEPALA DESA TEHANG 28 JOHANSYAH KEPALA DESA MENJALING 29 SETO HADI KEPALA DESA MEKAR JAYA 30 H. SUMARDI KEPALA DESA KAWAN BATU 31 DEDI. S KEPALA DESA KAPUK 32 EDI INDRA M,SE KEPALA DESA PEMANTANG 33 AL IRSAD S.Pd KEPALA DESA TANJUNG JARINGAU 34 PERI KEPALA DESA SUNGAI PURING 35 SUROCHMAT KEPALA DESA BHAKTI KARYA 36 SAHEWAN HARIANTO, A.Md KEPALA DESA KENYALA 37 TAPEA KEPALA DESA TUMBANG TAWAN 38 HARMIJO KEPALA DESA TUMBANG SALUANG 39 ALI RAHMAN KEPALA DESA TANAH HALUAN 40 ROMI UPIANO KEPALA DESA TANJUNG JORONG 41 FRANCISCUS BUDI SURYADI KEPALA DESA JATIWARINGIN 42 ALIE D.NASIR KEPALA DESA SEBUNGSU 43 MUHAMMAD AMI, S.Pd KEPALA DESA WONOSARI 44 AHMAD MUZAKI, S.HI KEPALA DESA BUANA MUSTIKA 45 ACHMAD BADIRUN KEPALA DESA TRIBUANA 46 SUROHMAN KEPALA DESA AGUNG MULYA 47 H. SUHARYANTO KEPALA DESA TUMBANG SANGAI 48 SUCIPTO KEPALA DESA TANJUNG HARAPAN
Pemerintah Kab Kotawaringin Timur melaksanakan rapat dalam rangka Persiapan Peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Ke-16, Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-17 dan Hari Keluarga Nasional Ke-26 Tingkat Propinsi Kalteng Tahun 2019 (27/2) bertempat di Aula Lantai 2 Sekda Kab Kotim di hadiri oleh Sekda Kab Kotim Bapak Halikinnor SH.MM, Asisten I, Asisten III, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas P3AP2KB, Wakil SOPD Kab Kotim, Kades Karang Sari dan Tamu Undangan. Rapat di buka oleh Sekda Kab Kotim Bapak Halikinnor SH.MM, sekaligus memberikan sambutan diantaranya beliau menyampaikan bahwa untuk menyukseskan kegiatan BBGRM Tingkat Propinsi Kalteng di Desa Karang Sari Kecamatan Parenggean yaitu tentu adanya “Sinergi” antara kegiatan dari Propinsi dan Kabupaten artinya mana yang jadi tanggung jawab Propinsi dan mana yang jadi tanggung jawab Kabupaten, bahwa ini menyangkut anggaran harus di “Koordinasi dan Sinkronisasi” yang baik. Dalam kegiatan BBGRM nanti juga supaya di koordinasikan di perusahaan di wilayah Kecamatan Parenggean apa yang jadi Partisipasi dan Kontribusi dari perusahaan tersebut, karena acara tersebut Insya Allah akan di hadiri oleh Bapak Gubernur dan Bupati. Acara Rapat selanjutnya dipimpin oleh Asisten III Bapak Imam Subekti untuk membahas rencana kegiatan BBGRM Tingkat Propinsi di Desa Karang Sari sesuai dengan usaha dari masing-masing SOPD Kab. Kotim, diantaranya yaitu Peringatan Isro‘ Mi’raj Nabi Muhammad SAW Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan dan KB Nikah Masal Pemutaran Film Pasar Murah Stand Pameran di UMKM dan SOPD Sosialisasi PBB danPajak Sarang Walet Perekaman KTP dan Cetak Gratis Bantuan Bibit Holtikultura Dll
Pelantikan anggota pengurus TP-PKK Kab. Kotim sisa masa bakti 2016 – 2021 yang diselenggarakan di Gedung Serba Guna Sampit(4/3) dihadiri oleh : Bupati Kotim, Wakil Bupati, Sekda Kotim, SOPD, seluruh Camat Sekotim, Pengurus PKK tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Lurah serta tamu undangan. Acara pertama pembacaan tentang penetapan keanggotaan tim penggerak PKK Kabupaten Kotawaringin Timur sisa masa bakti 2016 - 2021.Selanjutnya penyampaian sambutan dari Bupati Kotim diantaranya beliau menyampaikan bahwa keanggotaan PKK bersifat sukarela, tidak ada honor atau insentif, tetapi lebih pada pengabdian semata. Dengan dilantinya anggota tim penggerak PKK kabupaten Kotawaringin Timur ini, maka harus segera diikuti dengan dilantiknya ketua - ketua tim penggerak PKK Kecamatan/Kelurahan dan Desa. Sehingga secara organisasi tim penggerak PKK dapat menjalankan fungsinya sebagai kelembagaan. Dengan sisa masa bakti ini, masih ada tiga tahun bagi anggota untuk melaksanakan tugas sebagai penggerak, penyuluh, pengelola dan pembinaan potensi masyarakat, khususnya keluarga. Sejalan dengan hakekat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang akan terujut apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat melaksanakan dengan baik. Maka peran gerakan PKK sebagai mitra Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, haruslah sejalan seirama. Selama ini gerakan PKK telah mempunyai sepuluh program pokok PKK yang terbukti mampu menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat disegenap pelosok Desa dan Kelurahan di Indonesia. Dimana dalam pelaksanaan programnya senantiasa melibatkan masyarakat secara aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan serta pengembangan hasil - hasilnya. Sepuluh program pokok PKK yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan. Jangan menonton, arinya perlu variasi jenis kegitan yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing - masing Daerah/Kecamatan/Kelurahan/Desa. Harapan saya tim penggerak PKK kabupaten Kotawaringin Timur lebih mampu melihat kondisi yang terjadi saat ini, dimana perubahan selalu terjadi,demikian pula dengan tantangan yang di hadapi baik menyangkut sumber daya alam manusia, pergeseran tata nilai, pemanfaatan sumber daya alam dan perkembangan iptek. Dengan demikian tim penggerak PKK Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan/Desa di tuntut untuk penyesuaian dimana “perlu mempunyai program - program unggulan yang menjadi ciri khas gerakan PKK disetiap tingkatan.” Tim penggerak PKK diharapkan terus membina kader - kader yang sudah ada menjadi kader yang berdidikasi, kreatif dan terlatih. Sehingga mampu mendampingi masyarakat dalam berbagai kegiatan.
Longmarch Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 dalam upaya memberikan wadah bagi anggota Pramuka Tingkat Penegak/Penggalang/dan Pandega di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk meningkatkan mentalitas dan kreatifitas serta kerja sama tim yang baik, telah dilaksanakan Longmarch Samuda-Sampit dengan jarak 45 km. Longmarch dilaksanakan pada tanggal 5 maret 2019, dilepas dari Samuda oleh Camat Mentaya Hilir Selatan Drs. H. Sahrial pada pukul 14.00 WIB dan tiba di Sampit pada tanggal 6 Maret 2019 pagi. Kegiatan ini atas dasar program kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019, dan panitia kegiatan Longmarch adalah pengurus kwartir cabang gerakan pramuka kabupaten kotawaringin timur, pengurus dewan kerja cabang kotawaringin timur, dan biaya kegiatan diperoleh dari kwarcab kotawaringin timur, kontribusi peserta, serta dari sponsor. Peserta kegiatan Longmarch berjumlah 283 anggota Pramuka yang aktif di Gugus Depan masing-masing dan Satuan Karya Pramuka yaitu : SAKA KOMINFO SMAN 1 CEMPAGA SMAN 1 MENTAYA HILIR UTARA SMAN 1 MENTAYA HILIR SELATAN SMAN 1 MENTAYA HULU SMAN 1 CEMPAGA HULU SMAN 2 SAMPIT SMAN 2 DANAU SEMBULUH SMAN 3 SAMPIT SMAN 1 KOTA BESI SMAN PGRI 2 SAMPIT MAN KOTAWARINGIN TIMUR SMAN 1 PARENGGEAN SMKN 1 CEMPAGA SMKN 1 KOTA BESI SMKN 1 ANTANG KALANG SMKN 2 KATINGAN HILIR SMKN 2 MENTAYA HULU SMKN 4 SAMPIT SMK PGRI SAMPIT SMAS KATOLIK TARUNA JAYA SAKA BHAYANGKARA KOTIM SMKN 1 PULAU HANAUT SAKA BAHARI KOTIM SAKA BAKTI HUSADA KOTIM SAKA WIRAKARTIKA KOTIM SMP MUHAMMADIYAH SAMPIT SMPN 4 SAMPIT SMPN 1 KOTA BESI SMAN 1 SAMPIT
Bertempat di ruang rapat Setda Kabupaten Kotawaringin Timur, Senin (11/3) dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Perubahan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur yang dipimpin oleh Asisten I, Nur Aswan, SH. Rapat dihadiri oleh Asisten I, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kotawaringin Timur, Multazam, ST, MMT dan jajarannya, serta dari Kabag Ortal, Badan Kepegawaian Daerah, Bappeda, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam pembahasan Rapat I Kadis Kominfo mengatakan bahwa cakupan layanan untuk saat ini di Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi 33 SOPD, 17 Kecamatan, 17 Kelurahan dan 168 Desa dituntut terakses internet. Disampaikan pula Visi dan Misi Dinas Kominfo beserta nama-nama bidang yang dicakup. Bidang Urusan dan Program Prioritas : Bidang Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Program kerjasama informasi dengan mass media Program Peningkatan SaranadanPrasaranaTelematika Program Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Program Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informatika BidangPersandian Program Optimalisasi Keamanan informasi BidangStatistik Program pengembangan data/informasi/statistikdaerah DasarPertimbangan : Perda Kabupaten Kotawaringin Timur No. 9/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Perbup Kotawaringin Timur No. 41/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. 188.45/597/HUK-ORG/2018, tanggal 31 Desember 2018, tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Dari hasil Rapat disepakati adanya pembentukan I (satu) bidang yaitu Bidang Statistik dan Persandian, serta dibarengi dengan penambahan tenaga di bidang tersebut.
Kamis, 07 Maret 2019 07:09

Kemendagri RI Gelar Rakor PPID

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dr. Drs. Bahtiar M.Si, dan dihadiri oleh para pengurus PPID Provinsi, Kabupaten dan Kota Regional yang meliputi Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Rabu (6/3/2019) bertempat di Swiss Belhotel Mangga Besar Jakarta. Rapat Koordinasi mengangkat Tema " Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Teknik Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Dalam Menjawab Tantangan Keterbukaan Informasi Publik Era Digitalisasi". Ketua Pelaksana Dr. Handayani Ningrum, SE, M. Si, yang merupakan Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi PUSPEN-SEKJEN Kemendagri melaporkan pada tahun ini Kemendagri akan mengumpulkan para Pengelola Pengaduan Masyarakat dan PPID dari seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kegiatan akan diselenggarakan dalam 3 Regional, Regional Pertama di selenggarakan di Jakarta dengan mengundang peserta berasal dari Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Regional Kedua rencananya akan di selenggarakan di Makassar pada tanggal 18-19 Maret 2019 dengan mengundang peserta dari Maluku, Sulawesi dan Papua dan pada Regional Ketiga rencananya akan di selenggarakan bulan Juli 2019 dengan mengundang peserta dari Sumatera. Adapun Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan ini Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910-8711 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2019. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah, memberikan sosialiasi terkait penyusunan informasi publik yang berkualitas dan teknik penetapan daftar informasi yang dikecualikan, membangun sinergitas yang baik antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Daerah, khususnya fokus pada kali ini adalah dalam hal pengelolaan informasi public serta mendorong Pemerintah Provinsi untuk mengambil langkah-langkah yang lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota yang ada dibawahnya. Peserta rapat yang hadir dalam kegiatan ini berjumlah 209 orang terdiri dari Para Pejabat Pengelola Informasi, Data dan Dokumentasi (PPID) dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Para Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Di dalam Pasal 23 UU KIP dijelaskan bahwa Komisi Informasi (KI) adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan menetapkan teknis standard layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi / ajudikasi non litigasi. Dalam hal tersebut Kemendagri mendorong kepada seluruh Pemerintah Provinsi untuk membentuk Komisi Informasi Provinsi (surat Sekjen.Kemendagri nomor 061/6317/SJ tanggal 24 agustus 2018). Pemerintah Daerah wajib membentuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) KI Pusat Tahun 2018, Provinsi yang Informatif adalah Prov. Jateng, DKI Jkt, Kalbar dan Jabar. Kemudian yang menuju informatif yaitu Aceh, NTB, Kalteng, Sumbar dan Sumsel dan yang cukup informatif adalah Jatim, Kaltim, Banten, Sumut, Papua dan Bali. Sedangkan diluar provinsi diatas merupakan provinsi yang tidak informatif dan kurang informatif terdapat 19 provinsi. Dengan demikian langkah-langkah yang dilakukan untuk peningkatan kualitas keterbukaan informasi pada Pemerintah Daerah diantaranya melaksanakan kewajiban minimal menyusun daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan, meja layanan informasi, layanan informasi digital, menyusun laporan informasi dan dokumentasi tahunan, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk membuat visual content serta membangun komunikasi internal yang sinergis. Diharapkan peran PPID bisa berjalan maksimal dengan melakukan menjaga netralitas, menguasai dan mengimplementasikan Per-UU yang berlaku, terus meningkatkan koordinasi ke pusat dan daerah, menolak politik uang, sara, hoax serta ujaran kebencian. Diakhir sambutannya ketua pelaksana berpesan kepada seluruh peserta Rakor untuk dapat mengikuti kegiatan dengan baik sampai berakhirnya acara sehingga dapat memperoleh ilmu, saling bertukar pengalaman yang mana nantinya bisa diterapkan untuk kemajuan PPID di daerah masing-masing.