21 Februari 2018

Jakarta, 21 Februari 2018 - Program Registrasi Ulang Kartu Prabayar Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dimulai sejak tanggal 31 Oktober 2017. Program ini merupakan wujud hadirnya negara untuk melindungi masyarakat dari penipuan, tindak kejahatan, dan pelanggaran hukum dengan menggunakan sarana telepon seluler dan media elektronik lainnya. Registrasi Ulang Kartu Prabayar akan memasuki batas akhir pada 28 Februari 2018.

Sampai tanggal 21 Februari 2018 pukul 07.30 WIB sudah 250.892.396 pelanggan yang berhasil registrasi.  Kementerian Komunikasi dan Informatika mengimbau agar pelanggan lama segera melakukan registrasi ulang sebelum tanggal 28 Februari 2018 agar menghindari terjadinya penumpukan antrian registrasi. Jika sampai batas akhir pelanggan lama tidak melakukan registrasi akan terkena pemblokiran layanan telekomunikasi secara bertahap.

Tahap pertama pemblokiran dilakukan untuk layanan telepon dan SMS keluar, namun pelanggan masih bisa menerima telepon dan SMS masuk serta mengakses internet. Tahap kedua, layanan telepon dan SMS masuk dan keluar diblokir, pelanggan hanya bisa menggunakan layanan internet. Sedangkan untuk tahap akhir layanan telepon dan SMS baik masuk dan keluar serta layanan internet tidak bisa digunakan jika pelanggan belum juga melakukan registrasi ulang.

Namun selama masa pemblokiran bertahap, masyarakat tetap dapat melakukan registrasi melalui SMS, website, atau langsung mendatangi gerai operator masing-masing. Layanan khusus SMS registrasi ke 4444 dapat digunakan oleh masyarakat yang ingin melakukan registrasi dengan catatan kartu prabayar masih dalam masa aktif/tenggang.

Menghadapi masa akhir Registrasi Ulang Kartu Prabayar, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ahmad M. Ramli kembali menekankan beberapa poin kepada masyarakat pengguna layanan seluler kartu prabayar, yaitu:

  1. Pelanggan dan masyarakat diingatkan agar menggunakan data NIK dan Nomor KK secara benar dan berhak.
  2. Menggunakan data NIK dan Nomor KK orang lain tanpa hak adalah dilarang dan merupakan pelanggaran hukum.
  3. Masyarakat juga diminta tidak melakukan registrasi dengan NIK dan Nomor KK yang di-uploadoleh pihak yang tidak bertanggung jawab di jaringan internet.

 

Bagi pelanggan yang belum melakukan registrasi diharapkan mengikuti format yang benar, dan jika mengalami kendala terkait data kependudukan maka pelanggan diharapkan bisa menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat.

 

Pemerintah menjamin keamanan data pelanggan kartu prabayar, karena operator layanan seluler dilarang membocorkan data pribadi pelanggan. Jika terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi hukum. Tak hanya itu, pemerintah juga mewajibkan sertifikasi ISO 27001 kepada operator layanan seluler yang mengatur keamanan informasi dalam pengelolaan data pelanggan.

 

Jadi tunggu apalagi, segera lakukan registrasi ulang kartu prabayar sekarang juga. Mudah, aman, dan tidak berbayar.

 

Biro Humas Kementerian Kominfo

06 Februari 2018

Kotim - Senin (5/2) Demi memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kotim, Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kotim Drs. H. Fadlian Noor MM resmi membuka rute jalur baru untuk transportasi umum yang akan dilayani oleh Damri, yakni rute Sampit - Samuda dan rute Sampit - Kotabesi.

Selain mempermudah akan kebutuhan transportasi, tarif yang dibebankan pun cukup murah. Untuk rute Sampit - Samuda dibebankan tarif sebesar Rp. 10.000,- dan rute Sampit - Kotabesi hanya sebesar Rp. 5.000,- saja, tarif yang diberikan termasuk murah namun bukan berarti murahan, terbukti dengan harga yang sangat terjangkau namun kualitas interior dari armada sangat nyaman dan bagus.

Dengan langkah awal yang diterapkan oleh jajaran Dinas Perhubungan dan didukung penuh oleh Pasangan Sahati (H. Supian Hadi S.Ikom - Drs. H.M. Taufiq Mukhri, S.H, MM) ini diharapkan dapat memberikan solusi kepada masyarakat atas kendala pelayanan transportasi umum, dan semoga dengan terobosan ini akan mampu menunjang perkembangan ekonomi menuju nilai positif dan membangkitkan nilai produktifitas di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Semoga kedepannya Dinas Perhubungan Kab. Kotim dapat memberikan pelayanan yang serupa terhadap trayek-trayek maupun daerah lain yang belum ada fasilitas transportasi umumnya. (Sumber - Dinas Perhubungan Kab. Kotim)

01 Februari 2018

Sampit – Rabu (31/1) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur memberikan apresiasi yang tinggi kepada kabupaten/kota yang telah melakukan upaya perbaikan bagi peningkatan efisiensi birokrasi. Wilayah II ini meliputi pemprov dan kabupaten/kota di Bali, Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Terdapat satu pemkab dan satu provinsi yang berpredikat A. Sementara 17 pemprov dan kabupaten/ kota berpredikat BB. Di Wilayah II ini juga terdapat 52 kabupaten/kota dengan predikat B. Masih juga terdapat kabupaten/kota dengan predikat CC dan 35 kabupaten/kota dengan predikat C.

Acara ini dihadiri Bapak Wakil Bupati Kotim HM. Taufiq Mukri, beliau menerima penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah wilayah II dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan predikat B di Convention Center Hotel Nusa Dua Bali. Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  digunakan untuk memantau implementasi pembangunan SAKIP setiap tahun dilakukan evaluasi dan pembinaan yang berkesinambungan. Evaluasi tersebut memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori.

Cari Berita

Kalendar Berita

« August 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Hubungi Kami

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur :

Jl. A. Yani No. 118 Sampit 74322 - Kalimantan Tengah

Telpon : +625312068544
Fax : +625302068545
Email : diskominfo@kotimkab.go.id
Instagram : @kominfo.kotim
Facebook : Kominfo Kotim
Twitter : @diskominfokotim

 

Lokasi